Nabila Al Khasni

  Gambaran Umum Bab Bab ini bergerak dari masalah ke solusi. Sub bab A membahas krisis moral yang menjadi alasan perlunya pendidikan karakter. Sub bab B dan C membahas isi dan kurikulumnya. Sub bab D membahas siapa penyelenggaranya (pesantren, perguruan tinggi Islam, universitas nasional), dan sub bab E membahas peran generasi penerus sebagai pelaku perubahan. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam 1. Tiga paham yang dikritik • Materialisme: menjadikan harta sebagai ukuran utama nilai manusia dan keberhasilan hidup. • Hedonisme: menjadikan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama, yang mendorong konsumsi berlebihan dan gaya hidup pamer. • Individualisme: menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sehingga solidaritas melemah. Prof. Mubyarto, perintis Ekonomi Pancasila di UGM, mengkritik ilmu ekonomi arus utama yang dalam pandangannya mengajarkan keserakahan dan menempatkan manusia sebagai pengejar keuntu...

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Isi dan struktur Pasal 33 Pasal 33 berada pada Bab XIV UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Mahkamah Konstitusi, Putusan 42/PUU-X/2012). Setelah perubahan, pasal ini memuat lima ayat (Bagir Manan, Padjadjaran Law Review): 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ayat (4) dan (5) ditambahkan pada peruba...

 Bab 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya Gambaran Umum Bab Bab-bab sebelumnya membangun sistem ekonomi Pancasila-Islam yang integratif dari dalam. Bab 13 membuka jendela ke luar: model-model lain di dunia yang mencoba menjawab pertanyaan serupa, yaitu bagaimana menggabungkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Empat bahan perbandingan dibahas (ekonomi sosial pasar Jerman, kesejahteraan Nordik, teori dependensia Amerika Latin, dan keuangan sosial Islam global), lalu dua sub bab penutup mengaitkannya dengan agenda global (SDGs dan maqashid syariah) serta cita-cita Indonesia di bidang ekonomi syariah. Prinsip membaca bab ini: model luar adalah bahan belajar, bukan resep untuk disalin. Setiap model lahir dari sejarah, budaya, dan kondisi kelembagaan tertentu. Yang dicari adalah pelajaran yang cocok dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai Islam, sekaligus batas-batas yang perlu diwaspadai. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya den...

  Gambaran Umum Bab Istilah ekonomi kerakyatan di sini dipahami sebagai ekonomi yang bertumpu pada kegiatan usaha rakyat banyak (petani, pedagang kecil, pelaku usaha mikro), digerakkan secara bersama-sama, dan hasilnya dinikmati bersama. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Secara ringkas, pembagian peran kelima unsur itu adalah sebagai berikut: • Koperasi syariah: wadah usaha bersama berbasis kemitraan (syirkah). • Zakat: jaring pengaman dan redistribusi kepada yang berhak. • Wakaf produktif: modal sosial jangka panjang yang pokoknya terjaga. • BMT: lembaga keuangan mikro yang menggabungkan fungsi sosial dan usaha. • Infak dan sedekah: dana sukarela yang fleksibel. A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah 1. Landasan konstitusional dan hukum koperasi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...

Gambaran Umum Bab Sistem fiskal adalah cara negara mengumpulkan pendapatan (terutama pajak), membelanjakannya, dan membiayai kekurangannya. Bab ini bertanya: bagaimana sistem fiskal dirancang agar tidak hanya efisien secara angka, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan bagi rakyat? Jawabannya dicari dengan mempertemukan dua sumber nilai, yaitu Pancasila beserta UUD 1945 sebagai dasar negara, dan ajaran fiskal Islam (zakat, wakaf, Baitul Mal, dan prinsip maqashid syariah). Dua kata kunci bab ini perlu dipahami sejak awal. Keadilan berarti beban dan manfaat fiskal dibagi secara proporsional: yang mampu menanggung lebih besar, yang lemah dilindungi. Kemaslahatan berarti setiap pungutan dan belanja diukur dari manfaat nyata bagi kehidupan publik, bukan sekadar terserapnya anggaran. A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu 1. Fiskal dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945 Landasan konstitusional keuangan negara Indonesia ada pada Pasal 23 ayat (1) ...