Bab 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya

 Bab 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya

Gambaran Umum Bab

Bab-bab sebelumnya membangun sistem ekonomi Pancasila-Islam yang integratif dari dalam. Bab 13 membuka jendela ke luar: model-model lain di dunia yang mencoba menjawab pertanyaan serupa, yaitu bagaimana menggabungkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Empat bahan perbandingan dibahas (ekonomi sosial pasar Jerman, kesejahteraan Nordik, teori dependensia Amerika Latin, dan keuangan sosial Islam global), lalu dua sub bab penutup mengaitkannya dengan agenda global (SDGs dan maqashid syariah) serta cita-cita Indonesia di bidang ekonomi syariah.

Prinsip membaca bab ini: model luar adalah bahan belajar, bukan resep untuk disalin. Setiap model lahir dari sejarah, budaya, dan kondisi kelembagaan tertentu. Yang dicari adalah pelajaran yang cocok dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai Islam, sekaligus batas-batas yang perlu diwaspadai.

A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif

1. Asal-usul

Soziale Marktwirtschaft (ekonomi sosial pasar) dirumuskan pada 1940-an oleh Alfred Müller-Armack bersama Ludwig Erhard, dan dilaksanakan Erhard sebagai Menteri Ekonomi pertama Republik Federal Jerman (1949 sampai 1963) di bawah Kanselir Adenauer (Bundeszentrale für politische Bildung, bpb). Dokumen yang dipublikasikan German History in Documents and Images (GHDI) mencatat Müller-Armack memperkenalkan istilah itu pada 1946. Pemikirannya dipengaruhi aliran ordoliberalisme (Mazhab Freiburg) dengan tokoh Walter Eucken (bpb).

2. Gagasan pokok

• Pasar sebagai dasar: persaingan bebas menjadi fondasi, tetapi bukan kapitalisme yang bebas tanpa kendali. Müller-Armack sendiri menyebut konsepnya bukan laissez-faire melainkan tatanan sosial dan ekonomi yang dibangun atas persaingan bebas dan kepedulian pada kesejahteraan sosial (GHDI).

• Negara sebagai penjaga aturan main: negara menjamin persaingan sehat, jaminan sosial, dan perlindungan lingkungan (Lernhelfer, kamus pelajar ekonomi Jerman).

• Jalan ketiga: Müller-Armack memandangnya sebagai jalan tengah antara liberalisme murni dan ekonomi terpimpin (Lernhelfer).

• Dasar konstitusional: Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman 1949) tidak menetapkan bentuk sistem ekonomi tertentu, tetapi tujuan ekonomi sosial pasar sejalan dengan kebebasan individu, jaminan sosial, dan perlindungan keluarga dan lingkungan di dalamnya (Lernhelfer).

3. Dua pembacaan

Ada perdebatan soal arti 'sosial' di sini. Pembacaan ordoliberal (Erhard, Eucken, Röpke) menempatkan kebijakan sosial sebagai bagian dari tatanan pasar yang menyertakan sebanyak mungkin orang, dengan jaring pengaman dasar. Pembacaan sosial-demokrat, yang populer di Jerman Barat sejak akhir 1960-an, menekankan keadilan distributif (Institute of Economic Affairs, IEA). Catatan: IEA adalah lembaga kajian berhaluan liberal pasar, sehingga penilaiannya bahwa intervensi sosial pasca-Erhard membuat pajak dan regulasi tinggi perlu dibaca sebagai satu sudut pandang.

4. Kompatibilitas dengan sistem integratif Pancasila-Islam

Kesamaan:

• Pasar tidak dilepas begitu saja. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebut perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

• Negara berperan menjaga persaingan sehat (di Indonesia diwujudkan antara lain lewat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) dan menjamin kesejahteraan sosial (Pasal 34).

• Keduanya menolak dua kutub ekstrem: kapitalisme tanpa batas dan ekonomi komando penuh.

Perbedaan:

• Sumber nilai: ekonomi sosial pasar bertumpu pada tradisi liberal-ordoliberal Eropa, sedangkan sistem integratif bertumpu pada Pancasila dan nilai Islam (keadilan, kemaslahatan, larangan riba dan penimbunan).

• Instrumen: Jerman mengandalkan asuransi sosial dan pajak. Sistem integratif menambahkan zakat, wakaf, infak, koperasi, dan BMT (lihat Bab 12).

• Bentuk kepemilikan: Pasal 33 ayat (2) dan (3) menyatakan cabang produksi penting dikuasai negara dan bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini lebih tegas daripada Grundgesetz.

Kesimpulan sub bab: ekonomi sosial pasar kompatibel pada tingkat prinsip (pasar yang diatur demi keadilan), tetapi sistem integratif punya fondasi nilai dan instrumen yang lebih luas. Pelajaran terbaiknya: aturan main persaingan yang tegas dan konsisten adalah syarat agar pasar bekerja bagi rakyat banyak.

B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam

1. Istilah

Secara sempit Skandinavia terdiri atas Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dalam literatur ekonomi, istilah yang lebih umum adalah model Nordik yang mencakup juga Finlandia dan Islandia (Foreign Affairs menyebut lima negara Nordik: Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia).

2. Ciri model Nordik

• Negara kesejahteraan universal: layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas yang tersedia bagi semua dan dibiayai pajak umum. Menurut peneliti Caroline de la Porte, yang khas dari Nordik bukan sekadar transfer tunai tetapi layanan universal seperti penitipan anak (Nordics Info).

• Flexicurity: pasar kerja fleksibel (mudah merekrut dan memberhentikan) dipadukan jaminan sosial kuat bagi pekerja, yang menurut analisis di Foreign Affairs bersandar pada kepercayaan antara pengusaha dan pekerja.

• Ekonomi terbuka: tarif rendah dan hambatan perdagangan minimal, sehingga negara Nordik termasuk ekonomi paling terbuka dan kompetitif di dunia (Foreign Affairs).

• Kepercayaan sosial tinggi: salah satu ciri khas yang disebut berulang dalam literatur (de la Porte; Foreign Affairs).

• Pembiayaan pajak tinggi: layanan dibiayai pajak penghasilan dan konsumsi yang tinggi (kajian Trinity College Dublin, yang datanya relatif lama). Catatan sejarah: pajak di Denmark, Norwegia, dan Swedia tidak selalu tinggi, melainkan dinaikkan pada 1970-an dan 1980-an untuk membiayai negara kesejahteraan (EconomicsHelp).

3. Kelemahan dan perbedaan antarnegara

Model ini membutuhkan tingkat lapangan kerja sangat tinggi, dan penuaan penduduk melemahkan basis pajaknya (EconomicsHelp). Negara Nordik juga tidak seragam: Denmark dan Swedia berbeda cukup jauh dalam penerapan negara kesejahteraannya (GIS Reports).

4. Pelajaran bagi Indonesia

1. Kepercayaan adalah modal. Warga membayar pajak tinggi karena percaya uangnya dikelola baik. Bagi Indonesia ini berarti tata kelola yang bersih dan transparan (sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan amanah dalam Islam).

2. Layanan dasar universal. Gagasan jaminan sosial semesta sejalan dengan sila kelima dan Pasal 34. Indonesia sudah punya fondasi melalui sistem jaminan sosial nasional (UU No. 40 Tahun 2004 dan BPJS), meski kualitas dan cakupannya terus diperbaiki.

3. Pembiayaan. Dengan hitungan kasar dari angka APBN 2026 (penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan defisit Rp689,1 triliun yang setara 2,68 persen PDB, sehingga PDB sekitar Rp25.700 triliun), rasio perpajakan Indonesia sekitar 10,5 persen PDB. Ini hitungan estimasi untuk ilustrasi, bukan angka resmi. Perbandingannya menunjukkan ruang fiskal Indonesia jauh lebih sempit untuk membiayai layanan universal ala Nordik.

4. Zakat dan wakaf sebagai pelengkap, bukan pengganti. Dana sosial Islam dapat memperkuat jaring pengaman, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab negara.

5. Hati-hati meniru. Skala penduduk, geografi kepulauan, dan besarnya sektor informal membuat Indonesia tidak bisa menyalin model Nordik secara langsung.

C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam

1. Latar belakang teori

Teori dependensia muncul di Amerika Latin sebagai reaksi atas teori modernisasi yang dinilai gagal menghasilkan pertumbuhan di kawasan itu pada 1950-an dan 1960-an (SAGE Encyclopedia of Geography). Ide intinya: sumber daya mengalir dari negara 'pinggiran' (periphery) yang miskin ke negara 'pusat' (core) yang kaya, sehingga memperkaya pusat dengan mengorbankan pinggiran. Akarnya adalah dua makalah 1949, salah satunya oleh Raúl Prebisch (ahli ekonomi UN-ECLA/CEPAL), yang kemudian bersama Hans Singer melahirkan tesis Prebisch-Singer tentang merosotnya nilai tukar produk primer terhadap barang industri (Wikipedia, ringkasan sekunder; Global South Studies, University of Virginia).

2. Aliran utama

• Strukturalis (moderat): Prebisch, Celso Furtado, dan Aníbal Pinto dari CEPAL. Mereka menganjurkan industrialisasi substitusi impor (ISI) yang melindungi industri dalam negeri dengan tarif atas barang jadi impor (Global South Studies).

• Marxis radikal: Paul Baran dan Andre Gunder Frank, yang memandang hubungan pusat-pinggiran sebagai struktur yang mengurung negara pinggiran dalam keterbelakangan.

• Dependensia terasosiasi: Fernando Henrique Cardoso dan Enzo Faletto, yang berpendapat pembangunan masih mungkin berlangsung dalam kondisi tergantung (Bresser-Pereira).

• Analisis sistem dunia: dikembangkan Immanuel Wallerstein, Samir Amin, dan Frank dari tradisi yang sama (Global South Studies).

3. Kritik

ISI sendiri menuai masalah: Prebisch dikabarkan prihatin ketika pemerintah Amerika Latin menjalankan proteksi berlebihan, dan teori ini dinilai menyamaratakan masyarakat sehingga ketimpangan di dalam negeri terabaikan (Global South Studies). Kritik umum lainnya adalah keberhasilan sejumlah negara Asia Timur yang justru berorientasi ekspor, dan karena itu resep kebijakan dependensia sudah tidak lagi dipakai secara luas.

4. Perspektif Islam tentang kemandirian

Islam tidak menganjurkan isolasi. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah membahas pembagian kerja, perdagangan, peran negara, dan keadilan sebagai syarat pembangunan (Borhan, Afkar; kajian UIN Sunan Gunung Djati di SHARE). Pandangan Islam yang dapat dirumuskan:

• Kemandirian bukan autarki: berdagang dan bekerja sama diperbolehkan dan dianjurkan, tetapi dengan syarat keadilan, bukan dominasi.

• Waspada utang berlebih: kajian Istitsmar (IUQI Bogor) mencatat tingginya utang luar negeri dan memburuknya neraca pembayaran sebagai gejala masalah ekonomi negara berkembang yang dikaji dalam pemikiran Ibnu Khaldun.

• Modal dalam negeri berbasis nilai: zakat, wakaf, dan koperasi dapat menjadi sumber modal domestik yang tidak bergantung pada pihak luar (analisis penulis berdasarkan Bab 11 dan 12).

5. Relevansi bagi Indonesia

UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) memasukkan kemandirian sebagai prinsip. Dalam sejarah politik, konsep serupa dikenal sebagai berdikari. Contoh kebijakan kontemporer yang sejalan dengan semangat ini adalah hilirisasi, yaitu menambah nilai produk sumber daya alam di dalam negeri. Pelajaran dependensia yang tetap relevan: jangan hanya mengekspor bahan mentah. Pelajaran kritiknya: kemandirian tidak boleh menjadi proteksi tanpa daya saing.

D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia

1. Apa itu Islamic social finance (ISF)

ISF adalah keuangan sosial berbasis syariah yang mencakup zakat, sedekah, wakaf, dan ta'awun (kerja sama tolong-menolong) (IIUM, Journal of Islamic Finance). Kajian-kajian menilai instrumen ini punya potensi besar mengentaskan kemiskinan.

2. Tren: dari amal ke instrumen terintegrasi pasar modal

Tren terkini adalah penggabungan dana sosial dengan instrumen keuangan, atau blended finance. Contoh paling dikenal di Indonesia adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yaitu penempatan wakaf uang pada sukuk negara (SBSN). Kajian dalam Journal of Islamic Economy (Juli 2026) menyebut CWLS muncul sejak 2020 dan mengalirkan imbal hasil dari pokok wakaf yang terjaga untuk program sosial. Pihak yang terlibat antara lain Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat, dan Kementerian Agama (kajian UNAIR). BWI juga meluncurkan Cash Waqf Linked Blue Sukuk pada 2022 (Mazahib UINSI). Selain itu ada green sukuk untuk isu lingkungan (UIN Sunan Gunung Djati).

3. Data

Menurut sebuah komentar ilmiah yang mengutip data Bank Indonesia (2026), penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui sistem zakat nasional mencapai sekitar Rp52,5 triliun pada kuartal II 2025 atau naik 43 persen secara tahunan, dan nilai CWLS yang beredar tumbuh sekitar 22 persen. Namun kesenjangannya masih besar: potensi zakat nasional diperkirakan Rp327 triliun sedangkan wakaf uang yang terealisasi sekitar Rp2,9 triliun. Catatan: angka penghimpunan zakat berbeda antar sumber karena periode dan cakupan pencatatannya berbeda (bandingkan Bab 12).

Secara lebih luas, laporan SGIE 2025/26 mencatat belanja konsumen ekonomi Islam global sebesar US$2,60 triliun pada 2024 dan diproyeksikan US$3,56 triliun pada 2029 (Salaam Gateway). DinarStandard menyebut gelombang berikutnya akan didorong keuangan Islam yang hijau dan berbasis dampak (DinarStandard, 2025).

4. Peluang bagi Indonesia

• Populasi Muslim terbesar menjadi basis muzaki, wakif, dan investor ritel.

• Inovasi CWLS menjadi contoh Indonesia sebagai pelopor instrumen hibrida.

• Integrasi ke fiskal: wakaf dan zakat dapat mendukung program sosial yang selama ini hanya dibiayai APBN.

• Digitalisasi pengumpulan dan pelaporan dana sosial.

5. Tantangan

Kajian di atas menyebut keterbatasan literasi masyarakat, kapasitas nazhir yang terbatas, dan saluran distribusi yang terfragmentasi (Journal of Islamic Economy 2026). Komentar ilmiah tadi juga menekankan bahwa instrumen campuran harus diukur dari dampak sosial-ekonominya, bukan semata dari dana yang berhasil dihimpun.

E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global

1. Dua kerangka

SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah agenda PBB dengan 17 tujuan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan target tahun 2030. Maqashid syariah adalah tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang dirumuskan klasik oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi (HRMARS; Hamzah Zainuri, UIN Sunan Kalijaga).

2. Bukti konvergensi

Kajian di Jurnal JCII (UIN Ar-Raniry) menyimpulkan ada keselarasan kuat antara maqashid dan target SDGs, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan sosial, dan tata kelola yang adil. Kajian IIUM (2026) yang meneliti kaitan indikator SDGs dengan lima maqashid menemukan keterkaitan paling tinggi pada SDGs nomor 3 (kesehatan), 16 (kelembagaan yang kuat dan keadilan), dan 17 (kemitraan). Kajian lain di jurnal Maro (Universitas Mahakarya) juga menyimpulkan adanya keselarasan indikator SDGs dengan nilai maqashid.

3. Pemetaan ilustratif

Berikut gambaran pemetaan sederhana untuk memudahkan belajar. Ini pemetaan konseptual penulis berdasarkan kajian di atas, bukan klasifikasi baku:

• Hifz al-nafs (jiwa): SDG 1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (kesehatan), 6 (air bersih).

• Hifz al-aql (akal): SDG 4 (pendidikan berkualitas).

• Hifz al-nasl (keturunan): SDG 3 dan 5 (kesetaraan gender), dan perlindungan keluarga.

• Hifz al-mal (harta): SDG 8 (pekerjaan layak), 10 (berkurangnya ketimpangan), 12 (konsumsi bertanggung jawab).

• Hifz al-din (agama): tidak punya padanan langsung dalam SDGs, dan inilah titik beda yang paling jelas.

• Lingkungan (SDG 13 sampai 15): dalam literatur Islam dikaitkan dengan peran manusia sebagai khalifah dan larangan berbuat kerusakan di bumi (QS Al-A'raf: 56, dikutip dalam tulisan Hotman, Universitas Metro Lampung). Kajian lain menegaskan green sukuk berkaitan dengan SDG 13 dan waqf-linked sukuk dengan SDG 1 (UIN Sunan Gunung Djati).

4. Peran instrumen ekonomi Islam

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf berpotensi mendukung SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Surah Al-Hasyr ayat 7 sering dirujuk sebagai dasar moral agar harta tidak hanya beredar pada orang kaya. LAZISNU menyebut zakat selaras dengan SDGs karena menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

5. Catatan kritis

Konvergensi yang dibahas masih berupa keselarasan konseptual. Belum ada ukuran terpadu yang diterima luas untuk menilai kontribusi satu program zakat atau wakaf pada satu target SDG. Selain itu SDGs adalah kerangka universal yang sekuler, sehingga unsur hifz al-din tidak ikut terukur. Karena itu istilah konvergensi sebaiknya dipahami sebagai titik temu, bukan kesamaan.

F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi

1. Posisi saat ini

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26, yang diluncurkan di Istanbul pada 2 Juni 2026, menempatkan Indonesia di peringkat keempat dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI), turun satu tingkat dari ketiga. Urutannya: Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, lalu Bahrain (DinarStandard; Bisnis.com; Fortune IDN). Rinciannya, Indonesia teratas di modest fashion, peringkat ketiga di makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat di farmasi dan kosmetik halal, serta memiliki 92 perjanjian pengakuan halal dengan 24 negara (Fortune IDN). Pada keuangan syariah, lima besar dihuni Malaysia, Arab Saudi, UEA, Iran, dan Bahrain, jadi Indonesia belum di sana. Edisi sebelumnya (2024/25) menempatkan Indonesia ketiga dan mencatat 40 transaksi investasi senilai US$1,6 miliar pada 2023 (ANTARA; DinarStandard).

Perlu dicatat, peringkat SGIE bukan ukuran PDB syariah. Seorang penulis di Detik berpendapat Indonesia lebih mengenal peringkat SGIE ketimbang kontribusi tepat ekonomi syariah pada PDB (opini, bukan data resmi).

2. Visi

Pemerintah menempatkan ekonomi syariah dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024) dan RPJMN 2025-2029 (Kontan). Pejabat Bank Indonesia menyebut target pada 2029 Indonesia menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia (Bisnis.com, November 2025). Wakil Presiden ke-13 K.H. Ma'ruf Amin menyatakan Indonesia memiliki legitimasi moral dan dukungan demokratis sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global (Kemenpan RB). Karena itu episentrum lebih tepat dibaca sebagai cita-cita dan target kebijakan, bukan kenyataan saat ini.

3. Strategi yang sedang berjalan

• Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029 dengan lima pilar: industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, ekonomi digital syariah, serta penguatan SDM dan riset (Kontan, Mei 2025).

• Penguatan regulasi: percepatan penetapan MEKSI melalui Peraturan Presiden, penyempurnaan naskah akademik RUU Ekonomi Syariah, dan pengembangan indikator PDB Syariah nasional bersama BPS, BI, dan MUI (Infobank News).

• Peran Bank Indonesia: tiga strategi besar, antara lain penguatan ekosistem halal, sinergi pusat dan daerah, serta penguatan sukuk BI (Bisnis.com; Investortrust). Status penetapan akhir dokumen kebijakan ini perlu dicek ke sumber resmi.

4. Strategi yang diusulkan

Berdasarkan kajian di atas, arah yang masuk akal (analisis penulis):

1. Dari konsumen menjadi produsen, lalu eksportir dan pemilik merek global. Opini di Detik merumuskan tangga serupa.

2. Memperkuat keuangan syariah karena di sinilah Indonesia tertinggal dari Malaysia.

3. Memanfaatkan dana sosial Islam secara terintegrasi (Bab 12 dan sub bab D di atas).

4. Mengukur dengan data: PDB syariah dan indikator dampak.

5. Menjaga kredibilitas halal melalui sertifikasi dan pengakuan internasional.

6. Meningkatkan literasi dan SDM syariah.

5. Paradoks dan risiko

Opini Bisnis Indonesia (Juni 2026) menyebut paradoks Indonesia: pasar halal raksasa dan modal kelembagaan kuat, tetapi peringkat turun. Risiko lainnya: ekonomi syariah dipersempit menjadi label atau simbol, padahal tujuannya kesejahteraan nyata (kembali ke maqashid).

Kesimpulan

Model-model ekonomi alternatif menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, dan setiap negara mencari keseimbangan antara pasar dan keadilan. Ekonomi sosial pasar Jerman mengajarkan pentingnya aturan main persaingan, model Nordik menunjukkan peran kepercayaan dan layanan universal.