Bab 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter

 

Gambaran Umum Bab

Bab ini bergerak dari masalah ke solusi. Sub bab A membahas krisis moral yang menjadi alasan perlunya pendidikan karakter. Sub bab B dan C membahas isi dan kurikulumnya. Sub bab D membahas siapa penyelenggaranya (pesantren, perguruan tinggi Islam, universitas nasional), dan sub bab E membahas peran generasi penerus sebagai pelaku perubahan.

A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam

1. Tiga paham yang dikritik

• Materialisme: menjadikan harta sebagai ukuran utama nilai manusia dan keberhasilan hidup.

• Hedonisme: menjadikan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama, yang mendorong konsumsi berlebihan dan gaya hidup pamer.

• Individualisme: menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama sehingga solidaritas melemah.

Prof. Mubyarto, perintis Ekonomi Pancasila di UGM, mengkritik ilmu ekonomi arus utama yang dalam pandangannya mengajarkan keserakahan dan menempatkan manusia sebagai pengejar keuntungan semata. Ia menilai kebutuhan manusia ada tiga, yaitu material, sosial, dan moral, sehingga ilmu ekonomi yang hanya melihat satu aspek akan pincang (PUSTEP UGM; Unisia UII). Catatan: ini sudut pandang aliran Ekonomi Pancasila, dan tidak semua ekonom sepakat dengan karakterisasi tersebut.

2. Gejala krisis moral ekonomi di Indonesia

Berikut beberapa indikator yang dapat dirujuk (periksa tanggal rilisnya):

• Korupsi. Transparency International Indonesia merilis Corruption Perceptions Index 2025 pada 10 Februari 2026: skor Indonesia 34 dengan peringkat 109 dari 180 negara, turun tiga poin dan sepuluh peringkat dari 2024 (skor 37, peringkat 99). TII mengaitkan penurunan dengan melemahnya independensi KPK dan menyempitnya ruang sipil (NU Online; Investortrust). Perlu diingat bahwa CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik dari 13 sumber data, bukan jumlah kasus (GoodStats). Beberapa media melaporkan angka yang berbeda (misalnya skor 42), dan itu tidak sesuai dengan data TII sehingga tidak dipakai.

• Judi online. PPATK mencatat perputaran dana judi online Rp359,81 triliun pada 2024 dan Rp286,84 triliun pada 2025 (422,1 juta transaksi), atau turun 20 persen. Pada semester I 2026 nilainya Rp86,82 triliun, turun sekitar 12,9 persen dari Rp99,68 triliun pada semester I 2025 (siaran pers PPATK, 4 Agustus 2026; Kontan). Meski turun, angkanya masih sangat besar. Sebagian pengamat mempertanyakan akurasi klaim penurunan tersebut (Kompas Cek Fakta, Januari 2026). Kajian yang mengutip PPATK menyebut pelaku banyak berasal dari kelompok usia 17 sampai 30 tahun, dan 71,6 persen berpenghasilan di bawah Rp5 juta serta terlilit pinjaman informal (Jurnal Pengabdian UMRI, 2025). Judi online bersama pinjol ilegal disebut mengancam generasi muda (InfoPublik).

• Rendahnya literasi keuangan syariah: literasi dan inklusi keuangan syariah 43,07 persen dan 13,24 persen (SNLIK 2026; Bab 14).

Deretan fakta ini tidak otomatis membuktikan bahwa penyebabnya adalah materialisme, hedonisme, atau individualisme. Keterkaitannya adalah analisis: iming-iming kemenangan instan, tekanan gaya hidup, dan lemahnya kontrol diri berpadu dengan lemahnya literasi dan penegakan hukum.

3. Nilai pembanding dari Pancasila dan Islam

Dari Pancasila:

• Sila pertama menjadi pagar moral: ekonomi bukan tujuan akhir, melainkan jalan ibadah dan amanah.

• Sila kedua menolak eksploitasi karena manusia dihormati sebagai manusia.

• Sila ketiga dan keempat mengutamakan persatuan, gotong royong, dan musyawarah di atas kepentingan perorangan.

• Sila kelima menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan akhir.

Dari Islam (ayat dirujuk sebagai pedoman nilai; cocokkan dengan mushaf):

• Larangan berlebih-lebihan dan pemborosan: QS Al-A'raf ayat 31 dan QS Al-Isra' ayat 26-27 (israf dan tabdzir) sebagai lawan hedonisme.

• Larangan maysir (judi): QS Al-Ma'idah ayat 90.

• Peringatan terhadap budaya bermegah-megahan: QS At-Takatsur ayat 1-2.

• Itsar, yaitu mengutamakan orang lain meskipun diri sendiri membutuhkan: QS Al-Hasyr ayat 9, sebagai lawan individualisme.

• Larangan curang dalam takaran dan timbangan: QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 dan QS Al-Isra' ayat 35.

Maka krisis moral ekonomi dijawab dengan kombinasi: nilai (pendidikan karakter), kelembagaan (aturan dan pengawasan), dan contoh (keteladanan pemimpin).

Kata kunci: materialisme, hedonisme, individualisme, israf, maysir, itsar, keadilan sosial.

B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan

1. Dasar hukum dan kebijakan

UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) menugaskan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebut pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan berkembangnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Di tingkat kebijakan, Kurikulum Merdeka memperkenalkan Profil Pelajar Pancasila dengan enam dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Pada 2025 Kemendikdasmen menggantinya dengan Profil Lulusan berisi delapan dimensi: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kepala BSKAP menyebutnya sebagai penyempurnaan Profil Pelajar Pancasila dan bagian dari kerangka pembelajaran mendalam (Detik, 2025). Delapan dimensi ini tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan (Permendikdasmen No. 10 Tahun 2025). Catatan: aturan ini untuk pendidikan dasar dan menengah. Perguruan tinggi memiliki standar sendiri (sub bab C), tetapi arah nilainya sejalan.

2. Akhlaq al-karimah dalam ekonomi

Akhlaq al-karimah berarti akhlak yang mulia. Rujukan Islamnya antara lain pujian kepada Nabi dalam QS Al-Qalam ayat 4 dan hadis tentang diutusnya Nabi untuk menyempurnakan akhlak mulia (riwayat Ahmad; periksa takhrij sebelum dikutip). Dalam ekonomi, akhlak ini dioperasikan menjadi perilaku konkret:

• Shidiq (jujur): transparan dalam laporan, tidak memanipulasi timbangan atau data.

• Amanah: dapat dipercaya mengelola dana, jabatan, dan titipan.

• Adil: tidak mengambil untung dari ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain.

• Qana'ah dan hemat: cukup dan tidak boros.

• Ta'awun dan itsar: tolong-menolong dan peduli.

• Itqan: profesional, bekerja dengan sungguh-sungguh.

3. Jiwa kebangsaan dalam ekonomi

Jiwa kebangsaan berarti rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa. Bentuknya dalam ekonomi: gotong royong, bangga dan membeli produk dalam negeri, patuh pajak, tidak korupsi, serta memperjuangkan kemandirian dan keadilan. Mubyarto merumuskan lima ciri Ekonomi Pancasila, di antaranya roda ekonomi digerakkan oleh dorongan ekonomi, sosial, dan moral; kehendak kuat untuk kemerataan sosial; nasionalisme ekonomi; koperasi sebagai soko guru; serta keseimbangan antara perencanaan nasional dan desentralisasi (UGM; Unisia UII).

4. Bagaimana menanamkannya

Berdasarkan kajian pendidikan karakter yang dikutip dalam sumber-sumber di bawah dan analisis penulis, pendekatan yang umum dipakai:

1. Keteladanan. Kajian pendidikan karakter menempatkan keteladanan guru dan dosen sebagai inti (UMPAR).

2. Pembiasaan dalam budaya kampus: kejujuran akademik, tidak menyontek, tepat waktu, transparan dalam pengelolaan dana organisasi.

3. Studi kasus etika bisnis dan kasus nyata, misalnya kasus koperasi bermasalah, korupsi, judi online, dan pinjol.

4. Pembelajaran berbasis proyek dan layanan masyarakat: simulasi koperasi, pendampingan UMKM, relawan zakat dan wakaf.

5. Integrasi nilai ke dalam semua mata kuliah, bukan hanya mata kuliah agama atau Pancasila. Contoh: mata kuliah akuntansi memasukkan akuntabilitas, mata kuliah pemasaran memasukkan etika iklan.

6. Penilaian karakter melalui portofolio, observasi perilaku, dan refleksi, bukan hanya ujian tertulis.

Catatan kritis: pendidikan karakter gagal bila hanya berupa hafalan nilai. Karena itu indikatornya harus perilaku yang bisa diamati, dan lingkungan (aturan, pemimpin) harus konsisten dengan nilai yang diajarkan.

Kata kunci: akhlaq al-karimah, shidiq, amanah, adil, jiwa kebangsaan, keteladanan, profil lulusan.

C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia

1. Pijakan hukum

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan kurikulum pendidikan tinggi memuat mata kuliah wajib, yaitu pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia (Pasal 35). Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, dan perguruan tinggi diberi otonomi menyusun kurikulum program studinya (periksa teks peraturan untuk ketentuan terbaru).

2. Dua tradisi yang perlu dipertemukan

Tradisi Ekonomi Pancasila. Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM berdiri 12 Agustus 2002 di bawah Mubyarto. Setelah Mubyarto wafat (24 Mei 2005), namanya berubah menjadi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Unisia UII; UGM). Program Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila (KEEP 2005) memuat kajian sejarah, filsafat ilmu, sistem, konstitusi, serta platform ekonomika etik, ekonomika humanistik, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi (UGM). Kajian tentang sejarah pendidikan Ekonomi Pancasila menyimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi di Indonesia masih banyak didominasi teori neoklasik yang dianggap tidak selalu relevan dengan ideologi bangsa (Agussalim dkk., repository UIR). Catatan: itu penilaian penulis kajian tersebut, bukan konsensus semua ekonom.

Tradisi ekonomi Islam. Jumlah program studi ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia disebut lebih dari 800 oleh Menteri Keuangan pada 2021 (Fortune IDN; data tahun 2021 sehingga perlu diperbarui). Namun terdapat masalah: pada saat yang sama disebut 80 sampai 90 persen SDM industri keuangan syariah bukan lulusan program studi ekonomi syariah (Fortune IDN, 2021). Penelitian lain mencatat belum ada standardisasi nama program studi dan struktur kurikulum ekonomi Islam serta adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri (Inferensi IAIN Salatiga; kajian UIN Imam Bonjol). Pendekatan yang dipakai pun beragam: ada yang didominasi ilmu ekonomi (economics dominance) dan ada yang didominasi ilmu syariah (syariah dominance) (Al-Ihkam, IAIN Madura).

3. Gagasan kurikulum integratif (analisis penulis)

Kurikulum integratif bukan sekadar menambah label 'syariah' pada mata kuliah konvensional. Satu kerangka tiga lapis yang dapat dijadikan bahan diskusi:

1. Lapis nilai dan landasan: Pancasila dan konstitusi ekonomi (Pasal 33), etika bisnis, maqashid syariah, sejarah pemikiran ekonomi (termasuk Ekonomi Pancasila dan pemikir Islam).

2. Lapis ilmu inti: mikroekonomi, makroekonomi, statistika, akuntansi, keuangan, dengan perspektif pluralis yang membandingkan mazhab (neoklasik, kelembagaan, Islam, Pancasila). Lapis ini tetap harus kuat supaya lulusan kompeten secara ilmiah.

3. Lapis keahlian terapan: keuangan dan perbankan syariah, zakat dan wakaf, koperasi dan BMT, industri halal, kebijakan publik, ekonomi digital. Wajib disertai praktik: magang di BAZNAS, BWI, koperasi, atau BMT dan proyek pemberdayaan.

Peraturan dan arah nasional yang mendukung: pilar SDM dan riset dalam MEKSI 2025-2029 (Bab 13), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keuangan syariah dan industri halal (Fortune IDN), serta kolaborasi regulator dan perguruan tinggi untuk link and match (Kontan, mengutip Menkeu).

4. Tantangan

• Dosen yang menguasai ilmu ekonomi sekaligus fikih muamalah masih terbatas.

• Buku dan referensi belum merata.

• Risiko kurikulum 'berlabel' tanpa substansi, atau sebaliknya terlalu teoritis dan tidak terhubung industri.

• Kesenjangan kompetensi inti antarprogram studi.

Kata kunci: MKWU, Ekonomi Pancasila, pluralisme keilmuan, link and match, SKKNI, kurikulum tiga lapis.

D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi

1. Pesantren

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui tiga fungsi pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Kemenag; NU Online). Fungsi pemberdayaan inilah yang menjadi dasar pengembangan ekonomi pesantren.

• Pendanaan: Perpres No. 82 Tahun 2021 mengatur pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk Dana Abadi Pesantren yang porsinya 20 persen dari Dana Abadi Pendidikan (total Rp260 triliun), dikelola bersama LPDP (Kemenag, dikutip Medcom, November 2023). Pada akhir 2023 serapannya disebut masih minim karena banyak pesantren belum mengetahuinya. Pemerintah juga menyebut sedang menyiapkan skema dana abadi pesantren yang terpisah (Wamenag, September 2025, dikutip NU Online).

• Kelembagaan baru: Direktorat Jenderal Pesantren dibentuk setelah sekitar enam tahun sejak UU Pesantren disahkan (NU Online). Pada Januari 2026 Kemenag mempercepat operasionalnya dengan anggaran disiapkan hingga Rp12,6 triliun (NU Online).

• Kemandirian ekonomi: Program Kemandirian Pesantren sejak 2021 mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP), dengan 2.067 pesantren penerima manfaat (NU Online). Contoh yang sering disebut adalah minimart Pesantren Sidogiri di Pasuruan (Kompas TV, 2024). Bank Indonesia dan Kemenag juga menyusun Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren (2016) dan BI menginisiasi Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren). Program santripreneur melalui Dana Abadi Pesantren melatih santri berwirausaha (Kemenag).

• Jumlah: data Kemenag yang dikutip kajian 2022 mencatat 27.722 pesantren dengan sekitar 4,18 juta santri. Angka lain lebih besar karena perbedaan cakupan pendaftaran, sehingga cukup ditulis 'puluhan ribu pesantren' kecuali ada data terbaru dari EMIS Kemenag.

Kekuatan pesantren adalah keteladanan, kehidupan bersama, dan karakter. Tantangannya adalah tata kelola usaha, literasi akses dana, dan kompetensi bisnis.

2. Perguruan tinggi Islam

Perguruan tinggi keagamaan Islam (UIN, IAIN, STAIN) membuka program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah, bahkan program yang menyiapkan pengelola zakat dan wakaf. Peran utamanya: menyiapkan SDM keuangan dan sosial syariah (amil, nazhir, dewan pengawas syariah), melakukan riset dan fatwa-aplikatif, dan mendampingi masyarakat. Catatan kritis dari penelitian: persepsi industri terhadap lulusan perguruan tinggi agama Islam dan perguruan tinggi umum cenderung sama (Amalia dan Al Arif), sehingga keunggulan harus dibuktikan lewat kompetensi, bukan label. Penelitian tersebut juga relatif lama.

3. Universitas nasional

Universitas umum membawa keunggulan riset, jejaring industri, dan keragaman disiplin. UGM melalui PUSTEP mengembangkan Ekonomi Pancasila sejak 2002, sedangkan PEBS FEB UI aktif memberi kajian tentang perbankan syariah (Hukumonline, 2026). Peran khasnya: memastikan ekonomi syariah diuji dengan standar ilmiah yang sama, memperluas pluralisme keilmuan, dan menjembatani riset dengan kebijakan.

4. Kolaborasi

Tidak ada satu pihak pun yang cukup. Skema kolaborasi yang masuk akal (analisis penulis): pesantren menyiapkan karakter dan komunitas, perguruan tinggi menyiapkan ilmu dan riset, industri dan lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan OJK menyiapkan praktik dan sertifikasi, sementara pemerintah menyiapkan regulasi dan dana. KNEKS menyusun peta jalan manajemen talenta ekonomi syariah dan menggandeng IAEI untuk penguatan SDM (Fortune IDN, 2021).

Kata kunci: UU Pesantren, Dana Abadi Pesantren, BUMP, santripreneur, PTKIN, PUSTEP, kolaborasi.

E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan

1. Siapa generasi penerus

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis BPS pada 5 Mei 2026 mencatat penduduk Indonesia 284,67 juta jiwa. Generasi Z (lahir 1997-2012) sebesar 24,93 persen dan milenial (lahir 1981-1996) sebesar 24,34 persen, sehingga keduanya hampir separuh penduduk (49,27 persen). Penduduk usia produktif (15-64 tahun) 68,94 persen (Databoks Katadata; CNBC Indonesia, mengutip BPS). Catatan: angka 27,94 persen untuk Gen Z berasal dari Sensus Penduduk 2020 dan sering salah dikutip sebagai data 2025.

Bappenas memproyeksikan bonus demografi memuncak sekitar 2030, lalu rasio ketergantungan naik dari 45,5 persen (2020) menjadi 53,4 persen (2045) (Policy Brief Bappenas, 2022). Artinya ada jendela waktu terbatas untuk menyiapkan generasi ini. Arah nasionalnya adalah Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024).

2. Tantangan generasi muda

• Godaan konsumtif dan judi online yang sudah disebut pada sub bab A.

• Literasi keuangan syariah yang rendah (43,07 persen).

• Ketidakpastian lapangan kerja, padahal sebuah kajian menyebut sekitar 72 persen Gen Z dan milenial bercita-cita memiliki bisnis (Hardian dan Hermawan, 2022, dikutip jurnal Unisma; ini hasil survei yang perlu dibaca hati-hati).

3. Peran sebagai agen transformasi

Istilah agen transformasi berarti pelaku yang tidak hanya menerima sistem, tetapi ikut memperbaikinya. Peran yang bisa diambil (analisis penulis, selaras Bab 11 sampai 14):

1. Penjaga integritas: menolak korupsi, menyontek, dan manipulasi sejak di kampus. Pembentukan karakter dimulai dari kebiasaan kecil.

2. Pelaku ekonomi kerakyatan: mendirikan atau memperkuat koperasi, BMT, dan usaha sosial; memanfaatkan skema pembiayaan syariah dan pendampingan.

3. Muzaki, wakif, dan relawan muda: berzakat dan berwakaf uang dalam nominal kecil, menjadi relawan lembaga zakat.

4. Inovator industri halal dan ekonomi digital: mengembangkan produk, aplikasi, dan layanan halal yang berkualitas dan sesuai syariah.

5. Pengawas dan penyuara kebijakan: ikut mengawal akuntabilitas APBN dan lembaga dana sosial, serta menyuarakan aspirasi lewat jalur yang konstitusional.

6. Penyebar literasi: mengedukasi lingkungan tentang bahaya judi online, pinjol ilegal, dan investasi bodong.

4. Bekal yang harus dimiliki

Empat bekal pokok: iman dan akhlak (fondasi nilai), ilmu (kompetensi disiplin), keterampilan (digital, wirausaha, kolaborasi), dan kepemimpinan dan kepedulian sosial. Keempatnya sejalan dengan dimensi Profil Lulusan seperti keimanan, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan kewargaan (Permendikdasmen No. 10 Tahun 2025).

5. Catatan kritis

Sebutan agen transformasi tidak boleh menjadi slogan. Generasi muda juga butuh kondisi yang adil: lapangan kerja layak, akses modal, dan teladan dari generasi sebelumnya. Tanpa itu, beban perubahan hanya dipindahkan ke pundak mereka.

Kata kunci: bonus demografi, Gen Z, agen perubahan, integritas, wirausaha sosial, literasi.

Kesimpulan

Krisis moral ekonomi (korupsi, judi online, konsumerisme) menunjukkan bahwa kebijakan dan lembaga tidak cukup tanpa karakter. Jawabannya adalah pendidikan ekonomi yang memadukan nilai Pancasila dan akhlak Islam dengan ilmu ekonomi yang kuat. Kurikulum integratif perlu tiga lapis (nilai, ilmu inti, keahlian terapan), diselenggarakan bersama oleh pesantren, perguruan tinggi Islam, dan universitas nasional. Generasi penerus, yang kini hampir separuh penduduk, adalah pelaku utama transformasi menuju sistem ekonomi berkeadilan. Bab 16 menutup rangkaian ini dengan visi besar masyarakat adil dan makmur.