Bab 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur: Visi Integratif

Gambaran Umum Bab

Bab terakhir ini merangkum seluruh pembahasan menjadi satu visi. Bab 11 sampai 15 membahas fiskal, lembaga sosial, model pembanding, kebijakan konstitusional, dan pendidikan karakter. Bab 16 bertanya: ke mana semua itu bermuara dan bagaimana jalannya?

Lima sub bab disusun dari tujuan ke langkah. Sub bab A dan B menjelaskan tujuan akhir (falah dan baldatun thayyibatun), sub bab C menyusun peta jalan bertahap, sub bab D menjawab siapa yang menjalankannya, dan sub bab E menggambarkan arsitektur ekonomi Indonesia 2045. Satu catatan sejak awal: visi adalah arah dan cita-cita, bukan laporan keberhasilan. Karena itu setiap target dicantumkan bersama posisi terkini dan, bila ada, kritik terhadapnya.

A. Falah dan 'Masyarakat Adil dan Makmur': Konvergensi Tujuan Akhir

1. Falah dalam ekonomi Islam

Falah berasal dari akar kata yang berarti meraih kemenangan atas apa yang diinginkan. Dalam ekonomi Islam, falah dimaknai sebagai kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi material dan spiritual, pribadi dan sosial, jasmani dan rohani, serta kehidupan dunia dan akhirat (rumusan P3EI UII, dikutip jurnal UIN Suska). Dasar kutipannya antara lain QS Al-Mu'minun ayat 1 (beruntunglah orang-orang beriman) dan QS Al-Qashash ayat 77 yang mengingatkan agar mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia (dikutip dan ditafsirkan Hamka dalam kajian UIN Suska). Beberapa penulis menegaskan bahwa falah dunia adalah tujuan antara, sedangkan falah akhirat adalah tujuan akhir (skripsi IAIN Kediri). Falah dicapai bila kebutuhan pokok (dharuriyat) terpenuhi, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid syariah; Bab 14).

2. 'Masyarakat adil dan makmur' dalam Pancasila dan konstitusi

• Pembukaan UUD 1945 alinea kedua menyebut cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea keempat menetapkan tujuan negara: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

• Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Pasal 33 ayat (3) menuntut kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan Pasal 34 menugaskan negara memelihara fakir miskin serta mengembangkan jaminan sosial (Bab 14).

• Pasal 28H ayat (1) menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin.

3. Titik konvergensi

Pemetaan berikut adalah analisis penulis:

• Kesejahteraan holistik: falah (material dan spiritual) bertemu dengan rumusan sejahtera lahir dan batin dalam konstitusi.

• Keadilan distribusi: prinsip agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS Al-Hasyr: 7) bertemu dengan keadilan sosial sila kelima.

• Kemaslahatan dan kesejahteraan umum: tujuan akhir kebijakan dalam kedua kerangka adalah manfaat nyata bagi rakyat banyak.

• Peran negara dan masyarakat: negara menjamin kebutuhan dasar, sementara zakat, wakaf, koperasi, dan gotong royong menguatkan (Bab 12 dan 14).

• Moral sebagai fondasi: sila pertama dan akhlaq al-karimah menjadi pagar etika ekonomi (Bab 15).

4. Perbedaan yang perlu diakui

Falah memuat dimensi akhirat yang tidak dapat diukur atau dipaksakan oleh negara. Karena Indonesia adalah negara yang warganya beragam, konvergensi paling tepat terjadi pada tujuan antara di dunia: kebutuhan dasar, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dimensi spiritual dijamin negara melalui kebebasan beribadah (Pasal 29 ayat (2)) dan dikembangkan oleh keluarga, pesantren, dan masyarakat. Selain itu, ukuran resmi seperti Indeks Pembangunan Manusia atau indikator RPJPN hanya menangkap sebagian dari falah.

Kata kunci: falah, tujuan antara dan tujuan akhir, maqashid, keadilan sosial, sejahtera lahir dan batin.

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

1. Asal ungkapan dan maknanya

Ungkapan ini berasal dari QS Saba' ayat 15 dan sering diterjemahkan sebagai negeri yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun (dikutip Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah). Penafsiran yang lazim dalam wacana kebangsaan (analisis penulis):

• Baldatun thayyibatun (negeri yang baik): makmur, aman, adil, tertib, dan lingkungannya terjaga.

• Rabbun ghafur (Tuhan Maha Pengampun): masyarakat yang bermoral, mau bertobat dan memperbaiki diri, serta hidup dalam naungan nilai ketuhanan.

Peradaban berarti keadaban yang terwujud dalam nilai, ilmu, lembaga, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam tradisi pemikiran Islam, Ibnu Khaldun membahas pembangunan, keadilan, dan peran negara sebagai syarat kemajuan masyarakat (Borhan, Afkar; Bab 13).

2. Cara ormas Islam menempatkannya dalam negara Pancasila

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar (2015) memutuskan Negara Pancasila sebagai Darul 'Ahdi wa Syahadah. Darul 'ahdi berarti negara kesepakatan atau konsensus seluruh anak bangsa tanpa memandang agama, suku, dan bahasa. Darusy syahadah berarti tempat bersaksi dan membuktikan karya: seluruh unsur bangsa bahu-membahu membangun peradaban yang unggul (UAD; Suara Muhammadiyah). Dokumen ini menyebut umat Islam sebagai kekuatan mayoritas memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (Suara Muhammadiyah, 2020). Ungkapan ini juga dikaitkan dengan negara yang aman dan damai (dar al-salam).

Catatan penting: ini rumusan satu ormas, bukan keputusan negara. Ormas Islam lain memiliki rumusan sendiri yang tidak dibahas di sini. Yang bisa ditarik adalah pola umum: baldatun thayyibatun dipahami sebagai cita-cita moral yang dikerjakan di dalam kerangka Pancasila, bukan sebagai bentuk negara alternatif.

3. Tujuh ciri visi peradaban (kerangka penulis)

Berdasarkan sub bab sebelumnya dan Bab 11 sampai 15, visi dapat dirinci sebagai berikut:

1. Beriman dan berakhlak: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi etika publik.

2. Adil: hukum, pajak, dan distribusi yang adil (Bab 11).

3. Makmur dan merata: pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

4. Aman dan damai: persatuan dan kerukunan dalam keberagaman.

5. Berilmu dan berdaya saing: pendidikan karakter dan kompetensi (Bab 15).

6. Lestari: pembangunan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4)).

7. Berdaulat dan berkontribusi global: sejalan dengan sasaran pengaruh internasional dalam RPJPN.

4. Catatan kritis

Istilah religius dapat menjadi slogan bila tidak diterjemahkan menjadi indikator dan kebijakan. Ia juga perlu dijaga agar tetap inklusif bagi warga yang berbeda agama. Karena itu bab ini menerjemahkannya menjadi sasaran terukur pada sub bab C dan E.

Kata kunci: QS Saba' 15, peradaban, Darul 'Ahdi wa Syahadah, dar al-salam, cita-cita moral.

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

1. Jangkar perencanaan nasional

Roadmap ini berpijak pada dokumen negara agar tidak mengambang. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 menetapkan visi Indonesia Emas 2045: NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan lima sasaran visi (pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh internasional meningkat; daya saing SDM meningkat; dan intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero) (JDIH Kemenko Infra; Investortrust). RPJMN 2025-2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) adalah tahap pertama RPJPN yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi (Buku Kajian DPR). Sedangkan MEKSI 2025-2029 menjadi jangkar khusus ekonomi syariah (Bab 13).

2. Posisi terkini sebagai titik berangkat

• Pertumbuhan: RPJMN menargetkan 5,3% (2025), 6,3% (2026), 7,5% (2027), 7,7% (2028), dan 8% (2029). Realisasi 2026: 5,61% (kuartal I) dan 5,29% (kuartal II), atau 5,45% untuk semester I (BPS, 5 Agustus 2026; Bisnis.com). Sejumlah ekonom (Indef, CORE, Bright Institute) menilai target 8% sangat ambisius karena pertumbuhan satu dekade terakhir stagnan sekitar 5%.

• Kemiskinan: 8,07% (Maret 2026) dengan target RPJMN 4,5 sampai 5% pada 2029 (Perpres 12/2025; BPS).

• Ketimpangan: Gini 0,368 (Maret 2026), sedangkan sasaran 2045 sekitar 0,29 sampai 0,32 (ringkasan RPJMN, Kemenko Perekonomian).

• Integritas: skor CPI 34 (2025) dibandingkan target RPJMN 38 untuk 2025 dan 43,7 untuk 2029 (Bisnis.com mengutip Perpres 12/2025; TI Indonesia).

• Keuangan syariah: pangsa 11,16% dari sektor jasa keuangan; literasi syariah 43,07% (Bab 14).

• Klasifikasi pendapatan: Indonesia berada di kelompok berpendapatan menengah atas versi Bank Dunia. Mulai 1 Juli 2026 (tahun fiskal 2027), batas menengah atas adalah GNI per kapita US$4.636 sampai US$14.375 dan berpendapatan tinggi di atas US$14.375 (Bank Dunia, 2026).

3. Roadmap tiga tahap (usulan penulis)

Berikut garis besar yang menghubungkan Bab 11 sampai 15. Ini kerangka analisis untuk diskusi, bukan dokumen pemerintah.

Jangka pendek (2026-2029): perkuat fondasi

• Fiskal: perluas basis dan kepatuhan pajak, belanja yang tepat sasaran berbasis data tunggal sosial ekonomi (DTSEN), dan evaluasi program besar seperti MBG berdasarkan hasil (Bab 11 dan 14).

• Regulasi: tuntaskan revisi UU Zakat, UU Wakaf, RUU Perkoperasian, dan RUU Ekonomi Syariah, serta penetapan MEKSI melalui Peraturan Presiden (Bab 14).

• Halal: pendampingan UMK setelah kewajiban sertifikasi halal tahap kedua berlaku 18 Oktober 2026, dan penguatan kawasan industri halal.

• Integritas dan perlindungan: pemberantasan judi online, pinjol ilegal, dan korupsi; perlindungan simpanan anggota koperasi (Bab 12 dan 15).

• Pendidikan: uji coba kurikulum integratif tiga lapis, penguatan SKKNI, dan pemanfaatan Dana Abadi Pesantren (Bab 15).

Jangka menengah (2030-2035): bangun ekosistem terpadu

• Integrasi ZISWAF, koperasi, dan BMT dengan data dan pelaporan terpadu (Bab 12).

• Peningkatan pangsa keuangan syariah dan pendalaman instrumen seperti sukuk dan CWLS (Bab 13).

• Hilirisasi dan industri halal berorientasi ekspor dengan pasokan bahan baku dalam negeri.

• Standardisasi lulusan ekonomi syariah dan terbentuknya jaringan pesantren-kampus-industri.

• Pengurangan kesenjangan wilayah. BPS mencatat provinsi di Pulau Jawa menyumbang 56,47% PDB pada kuartal II 2026.

Jangka panjang (2036-2045): capai negara maju berkeadilan

• Pendapatan per kapita setara negara maju (RPJPN: sekitar US$23.000 sampai US$30.300), kemiskinan 0,5 sampai 0,8%, dan ketimpangan menurun (UGM; Investortrust).

• Tata kelola bersih yang berkelanjutan, ekonomi rendah emisi, dan Indonesia yang berpengaruh dalam ekonomi syariah dan multilateral.

Tahapan resmi RPJPN selanjutnya (nama dan target setiap lima tahun) perlu dicek langsung pada lampiran UU 59/2024.

4. Prinsip pelaksanaan

Tiga prinsip: berbasis data (indikator yang bisa dipantau), berurutan (fondasi regulasi dan data sebelum ekspansi), dan bersifat korektif (evaluasi tahunan). Indikator yang dapat dipantau mahasiswa: tingkat kemiskinan, Gini, skor CPI, pangsa dan literasi keuangan syariah, penghimpunan zakat dan wakaf, serta capaian sertifikasi halal.

Kata kunci: RPJPN, RPJMN, MEKSI, tahapan, indikator, evaluasi.

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi

Transformasi tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah. Pembagian peran berikut adalah analisis penulis yang dihubungkan dengan data pada sumber.

1. Masyarakat sipil

Contoh peran: lembaga zakat dan wakaf (BAZNAS menyebut lebih dari 500 lembaga zakat di Indonesia; ANTARA), koperasi, ormas, dan lembaga pemantau. Transparency International Indonesia, misalnya, menerbitkan CPI dan mengaitkan penurunan skor dengan menyempitnya ruang sipil serta lemahnya independensi KPK (NU Online, 2026). Fungsi pengawasan sosial ini adalah bagian dari ekosistem integritas.

2. Ulama

Peran: pembimbing moral, penetap fatwa, dan penjaga persatuan. DSN-MUI menerbitkan sekitar 160 fatwa ekonomi dan keuangan syariah (Infobank News; Bab 14) dan menggelar forum bersama OJK. Ulama juga mengedukasi umat tentang zakat, wakaf, dan bahaya riba serta judi. Rumusan ormas seperti Darul 'Ahdi wa Syahadah menunjukkan bahwa ulama juga berperan merumuskan hubungan agama dan negara secara konstruktif.

3. Cendekiawan dan perguruan tinggi

Peran: riset, kurikulum, dan kritik berbasis data. Kritik ekonom terhadap target pertumbuhan 8% (Indef, CORE, Bright Institute) adalah contoh fungsi cendekiawan sebagai pengawas yang bukan oposisi tetapi penyeimbang. Pustaka kampus seperti PUSTEP UGM dan PEBS FEB UI mengembangkan gagasan dan kajian kebijakan (Bab 15).

4. Pengusaha

UMKM adalah tulang punggung: menurut Kementerian UMKM (mengutip BPS) terdapat 65,5 juta UMKM yang menyumbang 61,9% PDB dan menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja atau 97% total tenaga kerja (ANTARA, 2025). Peran pengusaha mencakup:

• Menjalankan usaha yang jujur, patuh pajak, dan menghormati hak pekerja serta konsumen.

• Menunaikan zakat perusahaan (UU 23/2011 menyebut zakat dapat dikeluarkan oleh badan usaha) dan tanggung jawab sosial perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 mewajibkan perseroan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (periksa teks pasal).

• Berinvestasi pada industri halal dan hilirisasi, serta bermitra dengan UMKM dan koperasi.

5. Pola kemitraan

Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sering dirumuskan sebagai kemitraan pentahelix. Kunci keberhasilannya adalah pembagian tugas yang jelas, data yang terbuka, dan saling mengawasi. Tantangannya: ego sektoral, kepentingan jangka pendek, dan rendahnya kepercayaan.

Kata kunci: masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, pengusaha, UMKM, kemitraan, pengawasan.

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadilan

1. Makna 'negara maju berkeadilan'

RPJPN mengukur negara maju terutama dengan pendapatan per kapita, tetapi visinya jelas lebih luas: kemiskinan hampir nol, ketimpangan menurun, daya saing SDM, pengaruh global, dan keberlanjutan. Penting dicatat bahwa Bank Dunia memandang klasifikasi pendapatan sebagai alat analisis dan operasional, bukan ukuran menyeluruh tentang pembangunan (Drishti IAS, merangkum Bank Dunia). Karena itu istilah 'berkeadilan' perlu dibaca sebagai tambahan syarat: maju secara pendapatan, adil secara distribusi, bersih secara tata kelola, dan lestari secara lingkungan.

2. Titik berangkat dan jarak target

Bappenas memperkirakan PDB per kapita Indonesia sekitar US$5.362 pada 2026 (Investortrust, mengutip Bappenas; ini estimasi PDB nominal, bukan GNI Atlas), sedangkan target RPJPN untuk 2045 sekitar US$30.300. RPJMN menargetkan GNI per kapita Atlas sekitar US$8.000 pada 2029 (Kontan). Investortrust mengingatkan bahwa dalam 19 tahun terakhir PDB hanya naik sekitar 2,5 kali, sehingga lompatan yang dibutuhkan besar. Ukuran GNI dan PDB berbeda, sehingga angka tidak boleh dicampur dalam satu perhitungan.

Ada juga batas waktu demografi: rasio ketergantungan diproyeksikan naik dari 45,5% (2020) menjadi 53,4% (2045), sehingga bonus demografi menyempit (Bappenas; Bab 15).

3. Enam pilar arsitektur (kerangka penulis)

Fondasi nilai: Pancasila, Pasal 33, dan maqashid syariah (Bab 11 dan 14).

1. Pilar produksi dan industri: manufaktur (RPJPN mengarah pada kontribusi industri pengolahan sekitar 28% PDB), hilirisasi, maritim, dan industri halal sebagai basis produksi.

2. Pilar keuangan dan investasi: bank syariah yang lebih kuat, pasar modal dan sukuk, serta ZISWAF dan CWLS yang terhubung ke pembiayaan sosial.

3. Pilar ekonomi kerakyatan: koperasi, UMKM, BMT, dan ekonomi desa/pesantren sebagai pusat pemerataan (Bab 12 dan 15).

4. Pilar manusia dan karakter: pendidikan, kesehatan, kompetensi, dan akhlak (Bab 15).

5. Pilar tata kelola dan hukum: pemberantasan korupsi, regulasi yang selaras, perlindungan konsumen dan anggota koperasi, serta data terpadu (Bab 14).

6. Pilar keberlanjutan: energi bersih, pengelolaan lingkungan, dan emisi menuju net zero (sasaran kelima RPJPN).

Hasil yang diharapkan: masyarakat adil dan makmur dengan indikator kemiskinan sangat rendah, Gini menurun, kepercayaan publik meningkat, dan peran global yang kuat.

4. Risiko dan mitigasi

• Jebakan pendapatan menengah: pertumbuhan yang stagnan. Mitigasi: produktivitas, industrialisasi, dan investasi SDM.

• Korupsi dan lemahnya kepercayaan: skor CPI menurun. Mitigasi: independensi penegak hukum dan transparansi anggaran.

• Ketimpangan antar kelompok dan wilayah. Mitigasi: belanja tepat sasaran, ekonomi kerakyatan, dan pemerataan infrastruktur.

• Bonus demografi yang terlewat: pengangguran muda dan judi online. Mitigasi: pendidikan karakter dan keterampilan.

• Simbolisme tanpa substansi: label syariah atau halal tanpa kualitas. Mitigasi: standar, sertifikasi, dan evaluasi dampak.

• Perubahan iklim dan ketergantungan eksternal: mitigasi lewat kemandirian dan transisi energi.

5. Penutup sub bab

Indonesia 2045 bukan hasil satu kebijakan, melainkan kerja bertahap yang konsisten oleh banyak pihak. Mahasiswa dapat berperan sejak sekarang melalui integritas, literasi, wirausaha, dan partisipasi sosial (Bab 15).

Kata kunci: Indonesia Emas 2045, negara maju berkeadilan, jebakan pendapatan menengah, enam pilar, indikator.

Kesimpulan

Tujuan akhir sistem ekonomi Pancasila-Islam adalah masyarakat adil dan makmur yang dalam bahasa agama disebut falah dan dalam bahasa konstitusi disebut sejahtera lahir dan batin. Keduanya bertemu pada keadilan distribusi, kemaslahatan, dan moralitas. Cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dijalankan di dalam kerangka negara Pancasila dan diterjemahkan menjadi sasaran terukur dalam RPJPN dan RPJMN. Posisi saat ini masih jauh dari target di beberapa indikator: pertumbuhan sekitar 5,3% (target 6,3% untuk 2026), kemiskinan 8,07%, Gini 0,368, dan skor korupsi 34. Karena itu roadmap harus bertahap: fondasi regulasi, data, dan integritas pada jangka pendek; ekosistem terpadu pada jangka menengah; dan pendapatan tinggi yang adil dan lestari pada jangka panjang. Pelaksananya adalah negara bersama masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, dan pengusaha, dengan generasi muda sebagai penerus.