Bab 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi

A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional

1. Isi dan struktur Pasal 33

Pasal 33 berada pada Bab XIV UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Mahkamah Konstitusi, Putusan 42/PUU-X/2012). Setelah perubahan, pasal ini memuat lima ayat (Bagir Manan, Padjadjaran Law Review):

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Ayat (4) dan (5) ditambahkan pada perubahan keempat UUD 1945 (2002). Dasar perubahan itu, menurut kajian skripsi Universitas Padjadjaran, adalah krisis ekonomi 1997 dan anggapan bahwa klausul asas kekeluargaan memberi ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Ada pula pandangan lain bahwa rumusan lama sebenarnya sudah ideal dan penyimpangannya ada pada praktik kebijakan, bukan pada teksnya (sumber yang sama). Jadi perdebatannya dua arah dan perlu disebut dua-duanya.

2. Tafsir Mahkamah Konstitusi atas 'dikuasai oleh negara'

MK dalam Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan bahwa frasa 'dikuasai oleh negara' tidak sama dengan kepemilikan perdata oleh negara. Penguasaan negara adalah fungsi publik yang meliputi lima hal: kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad), semuanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Hukumonline; Binus Business Law). Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 kemudian menyusun tingkatan: penguasaan paling kuat adalah negara mengelola langsung, tingkat kedua kebijakan dan pengurusan, dan tingkat ketiga pengaturan dan pengawasan (Binus Business Law).

Tafsir ini penting karena memberi fleksibilitas. Negara tidak harus memiliki dan menjalankan semuanya, tetapi tetap bertanggung jawab memastikan hasilnya sampai kepada rakyat.

3. Titik sinergi dengan prinsip ekonomi Islam

Pasal 33 tidak menyebut kata syariah. Sinergi yang dibahas bersifat kesesuaian nilai, bukan kesamaan norma. Berikut pasangan konsepnya (pemetaan analisis, merujuk kajian Hatta tentang Pasal 33-34 dalam jurnal IAIN Manado dan UIN Alauddin):

• Ayat (1) usaha bersama dan kekeluargaan dengan syirkah, ta'awun (tolong-menolong), dan ukhuwah. Koperasi syariah (Bab 12) adalah wujudnya. Asas kekeluargaan dipahami Hatta sebagai asas kebersamaan yang bermakna persaudaraan dan kemanusiaan (Jurnal Konstitusi).

• Ayat (2) dan (3) penguasaan negara atas hajat hidup orang banyak dan kekayaan alam dengan konsep kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) dalam fikih muamalah, yang sering dikaitkan dengan hadis tentang manusia berserikat dalam air, padang rumput, dan api (HR Abu Dawud; periksa derajat riwayat sebelum dikutip).

• Ayat (4) berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dengan keadilan ('adl), kemaslahatan, dan peran manusia sebagai khalifah (Bab 13).

• Prinsip kemandirian dengan penolakan terhadap dominasi ekonomi pihak luar atas kedaulatan ekonomi (Bab 13, sub bab C).

• Pasal 29 ayat (1) (Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila pertama menjadi payung nilai religius bagi semuanya.

4. Bagaimana sinergi dijalankan secara konstitusional

Prinsip syariah masuk ke kebijakan nasional melalui undang-undang yang dibahas DPR (UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Wakaf, UU Jaminan Produk Halal), bukan melalui perubahan konstitusi. Itu sejalan dengan Pasal 33 ayat (5) dan dengan sila keempat. Hasilnya berlaku untuk semua warga negara dan tidak memaksa agama tertentu: bank syariah, misalnya, dapat dipilih oleh siapa pun.

Kata kunci: usaha bersama, dikuasai negara bukan dimiliki negara, lima fungsi penguasaan, sinergi nilai, hukum lewat undang-undang.

B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan

1. Perkembangan regulasi

Regulasi ekonomi syariah tumbuh bertahap dan sektoral. Tonggak utamanya:

• UU No. 10 Tahun 1998 membuka sistem perbankan ganda (dual banking), yaitu bank konvensional dan bank berprinsip syariah berjalan berdampingan.

• UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Bab 12).

• UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN (sukuk negara) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hukumonline).

• PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai rujukan hakim (Journal of Sharia Economics, UIN Ar-Raniry). Kewenangan peradilan agama atas sengketa ekonomi syariah juga diperluas lewat UU Peradilan Agama.

• UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan aturan turunan PP 39/2021 dan PP 42/2024 (sub bab D).

• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengubah sejumlah ketentuan UU 21/2008 (Qawanin, IAIN Kediri, 2026).

• Fatwa DSN-MUI: UU 21/2008 menetapkan bahwa prinsip syariah dalam perbankan didasarkan pada fatwa lembaga yang berwenang (Hukumonline). Infobank News menyebut DSN-MUI telah menerbitkan sekitar 160 fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

• Dokumen perencanaan: RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024) dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025-2029 dengan lima pilar (Bab 13).

2. Kondisi industri terkini

Data OJK per Agustus 2026: total aset industri keuangan syariah Rp3.231 triliun, tumbuh 8,19 persen secara tahunan, dengan pangsa 11,16 persen terhadap sektor jasa keuangan. Rinciannya pasar modal syariah sekitar Rp1.942 triliun (sukuk menjadi penopang utama), perbankan syariah sekitar Rp1.089 triliun, dan IKNB syariah sekitar Rp199,7 triliun (OJK, Siaran Pers SP 195/2026; Fortune IDN). Pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional per Mei 2026 tercatat 7,26 persen, turun dari 7,31 persen setahun sebelumnya, meski aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga tumbuh dua digit (Kontan, Juli 2026). Artinya industri tumbuh, tetapi belum memperbesar porsinya.

Dari sisi masyarakat, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat literasi dan inklusi keuangan syariah 43,07 persen dan 13,24 persen, jauh di bawah indeks nasional (literasi 69,57 persen, inklusi 93,61 persen).

3. Tantangan utama

1. Regulasi parsial dan sektoral. Hukumonline (Februari dan Mei 2026) mencatat regulasi yang ada masih terfragmentasi, sehingga gagasan RUU Ekonomi Syariah sebagai payung (umbrella act) sudah lama dibahas dan pada 2026 didorong masuk Prolegnas Prioritas. Status akhirnya perlu dicek ke DPR.

2. Aturan pemisahan unit usaha syariah (spin-off). UU 21/2008 Pasal 68 mewajibkan bank umum yang punya UUS memisahkannya bila asetnya mencapai minimal 50 persen aset induk atau setelah 15 tahun (2023). UU P2SK memakai pendekatan lebih fleksibel berbasis risiko dan kewenangan OJK, sehingga kajian 2026 menyoroti ketidaksinkronan dan soal kepastian hukum (Qawanin 2026; Bisnis.com).

3. Pertumbuhan dan pangsa pasar yang stagnan. Peneliti PEBS FEB UI menyebut pertumbuhan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir lebih rendah daripada konvensional (Hukumonline, Mei 2026). OJK mendorong lahirnya bank syariah besar baru sebagai penantang BSI (Kontan).

4. Harmonisasi hukum positif dan prinsip syariah serta pengawasan. Kajian di STAI Al-Hidayah mencatat regulasi sudah memadai tetapi pengawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum syariah.

5. Literasi dan inklusi yang rendah (angka SNLIK di atas).

Kata kunci: perbankan ganda, fatwa DSN-MUI, UU P2SK, RUU Ekonomi Syariah, spin-off, regulasi sektoral.

C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat (Kebutuhan Pokok): Amanat Konstitusi dan Syariah

1. Konsep dharuriyat

Dalam teori maqashid, kebutuhan manusia dibagi tiga tingkat: dharuriyat (primer, tanpa itu kehidupan runtuh), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (penyempurna). Dharuriyat mencakup lima hal: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (UIN Ar-Raniry; Maqasid-SDGs kajian). Pembagian tiga tingkat ini berasal dari Al-Syatibi dan dikenal luas dalam ushul fikih.

2. Amanat konstitusi

UUD 1945 menyediakan dasar kuat untuk tanggung jawab negara. Beberapa pasal yang sering dikutip: Pasal 27 ayat (2) (pekerjaan dan penghidupan layak), Pasal 28H (hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, jaminan sosial), Pasal 31 (pendidikan, dengan anggaran minimal 20 persen), Pasal 33, dan Pasal 34 (fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum). Kajian di Varia Hukum dan Universitas Ahmad Dahlan menyebut pasal-pasal itu sebagai dasar paham negara kesejahteraan (welfare state) dan ekonomi kerakyatan Indonesia.

3. Amanat syariah

• Al-Qur'an Surah Quraisy ayat 3-4 menyebut Allah memberi makan dari kelaparan dan rasa aman dari ketakutan, dua kebutuhan dasar yang sampai sekarang tetap menjadi tolok ukur kesejahteraan.

• Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim: setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (prinsip ra'in atau pemimpin sebagai pengurus rakyat).

• Praktik Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab sebagai lembaga redistribusi (Iqtishaduna; lihat Bab 11).

Kedua amanat bertemu: negara adalah penanggung jawab utama, sedangkan zakat, wakaf, dan koperasi (Bab 12) berfungsi melengkapi, bukan menggantikan.

4. Pemetaan dharuriyat ke kebijakan APBN 2026

Pemetaan berikut adalah analisis penulis untuk memudahkan belajar, memakai angka APBN 2026 yang disampaikan Menkeu setelah persetujuan DPR (Metro TV; DJPB Kemenkeu). Total belanja negara Rp3.842,7 triliun.

• Hifz al-nafs (jiwa): ketahanan pangan Rp164,7 triliun; kesehatan Rp244 triliun (termasuk iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa miskin dan rentan serta cek kesehatan gratis); perlindungan sosial Rp508,2 triliun yang bertumpu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memutus rantai kemiskinan.

• Hifz al-aql (akal): anggaran pendidikan Rp769,1 triliun, sekitar 20 persen belanja negara sesuai Pasal 31 ayat (4). Catatan: dalam tahap RAPBN, sebagian anggaran Makan Bergizi Gratis (Rp223,6 triliun dari total Rp335 triliun) dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan (Investortrust), sehingga angka pendidikan dan MBG tidak boleh dijumlahkan begitu saja.

• Hifz al-nasl (keturunan): gizi ibu hamil dan balita serta penurunan stunting melalui MBG (target penerima 82,9 juta termasuk siswa, ibu hamil, dan balita) dan program kesehatan ibu dan anak.

• Hifz al-mal (harta): perlindungan sosial, serta penguatan desa, koperasi, dan UMKM (Rp181,8 triliun menurut pemaparan pemerintah, termasuk 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih).

• Hifz al-din (agama): jaminan kebebasan beribadah (Pasal 29 ayat (2)) dan jaminan produk halal (sub bab D).

Kondisi capaian: tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 8,07 persen (BPS; Bab 11).

5. Catatan kritis

• Besar anggaran belum tentu sama dengan hasil. Ukuran keberhasilan dharuriyat adalah outcome (gizi, mutu belajar, akses kesehatan), bukan sekadar angka alokasi. Pelaksanaan program besar seperti MBG membutuhkan evaluasi mutu dan ketepatan sasaran yang berkelanjutan.

• Prioritas perlu dikaji: alokasi ketahanan energi Rp402,4 triliun (mencakup subsidi energi, insentif pajak, energi baru terbarukan, dan listrik desa) lebih besar daripada anggaran kesehatan. Itu bukan kesalahan, tetapi bahan diskusi tentang apa yang paling dharuri.

• Syariah menuntut keadilan dalam pembebanan: sumber pembiayaan negara harus adil (lihat Bab 11).

Kata kunci: dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat, negara kesejahteraan, tanggung jawab pemimpin, outcome.

D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan

1. Landasan hukum

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal (LPPOM MUI). Pelaksananya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, dibantu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan kehalalan oleh MUI. Aturan turunannya adalah PP No. 39 Tahun 2021 dan PP No. 42 Tahun 2024.

2. Tahapan kewajiban

• Tahap pertama: kewajiban dimulai 17 Oktober 2019 untuk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Bagi usaha menengah dan besar berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024. Bagi usaha mikro dan kecil (UMK) kewajiban ditunda sampai Oktober 2026 (Menteri Agama, Mei 2024; NU Online).

• Tahap kedua: mulai 18 Oktober 2026, kewajiban diperluas kepada makanan dan minuman UMK, kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan sejumlah barang gunaan (PP 42/2024 Pasal 161; BPJPH). Untuk obat lain penahapannya lebih panjang: obat bebas dan bebas terbatas hingga 17 Oktober 2029, obat keras hingga 17 Oktober 2034 (BPJPH). Sektor logistik juga diwajibkan memiliki sertifikasi halal pada 2026 (BPJPH, April 2026).

• Catatan tanggal: beberapa media menulis 17 Oktober, sedangkan BPJPH secara resmi menyebut berlaku mulai 18 Oktober 2026 dan menegaskan tidak ada penundaan (iNews, 9 Oktober 2026).

• Sanksi: administratif bertahap, dari teguran tertulis, peringatan kedua dan ketiga dalam rentang 15 sampai 30 hari, hingga penarikan produk dari peredaran (Bisnis.com, September 2026). BPJPH juga menyatakan tidak akan melakukan sweeping dan memperingatkan modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH.

• Dukungan UMK: program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH, dan Kemenperin menyatakan telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 12.171 industri kecil hingga 2026 (Kabarbursa, September 2026).

3. Halal sebagai agenda pembangunan, bukan sekadar label

Kemenperin mengembangkan empat Kawasan Industri Halal (KIH) di Bintan, Cikande, Jababeka, dan Sidoarjo untuk memadukan produksi, SDM, bahan baku, dan layanan sertifikasi dalam satu zona. Menperin menyebut industri halal sebagai industri yang masih berkembang (infant industry), sehingga memerlukan dukungan fiskal dan kemudahan usaha, dan bertujuan agar halal tidak hanya menjadi pasar konsumsi tetapi juga basis produksi, investasi, dan perdagangan global (Bisnis.com dan Kabarbursa, September 2026). Pada tataran internasional, SGIE 2025/26 mencatat Indonesia memiliki 92 perjanjian pengakuan halal dengan 24 negara dan menjadi yang terbaik dalam modest fashion (Bab 13).

4. Tantangan

Bisnis.com (September 2026) menyebut kendala biaya dan kesiapan ekosistem halal bagi pelaku usaha. Hukumonline (September 2026) menekankan bahwa kepatuhan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi mencakup seluruh rantai pasok, termasuk bahan impor. Kajian lain menilai pembangunan kawasan saja belum cukup menarik investasi tanpa insentif dan konsistensi kebijakan.

5. Kaitan dengan Pancasila dan inklusivitas

BPJPH menyebut tujuan wajib halal sebagai kehadiran negara dalam perlindungan konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen Muslim maupun non-Muslim. Sudut pandang itu menjelaskan bahwa kebijakan halal dapat dibaca sebagai standar mutu dan perlindungan konsumen yang berlaku untuk pasar yang beragam, selaras dengan sila kedua dan kelima.

Kata kunci: jaminan produk halal, BPJPH, wajib halal tahap kedua, kawasan industri halal, rantai pasok, UMK.

E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif

1. Peta peran

• OJK mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah. OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 (BCA Sekuritas, mengutip OJK) dan bersama DSN-MUI menggelar Ijtima' Sanawi 2026 (OJK, 20 Oktober 2026).

• Bank Indonesia mengembangkan ekosistem halal (halal value chain), memperkuat operasi moneter dengan Sukuk Bank Indonesia Plus, menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival, dan terlibat dalam CWLS bersama BWI dan Kementerian Keuangan (Bisnis.com; Investortrust; UNAIR).

• BAZNAS adalah pengelola zakat nasional menurut UU 23/2011. DPR menyetujui delapan anggota BAZNAS unsur masyarakat untuk periode 2026-2031 (NU Online, Februari 2026).

• BWI adalah lembaga independen pembina nazhir dan pengembang wakaf nasional. Rapat Komisi VIII DPR (Juni 2026) mencatat penghimpunan wakaf uang nasional 2025 sebesar Rp4,72 triliun. Angka wakaf tunai yang disebut dalam forum lain berbeda (sekitar Rp3,5 triliun dalam pernyataan Ketua MPR pada Rakernas BWI 2025), sehingga perbedaan definisi dan periode perlu diperhatikan.

• Lembaga pendukung: Kementerian Agama dan BPJPH (halal), KNEKS sebagai koordinator lintas lembaga (MUI mendorong KNEKS menjadi badan; Infobank News), Kementerian Keuangan (sukuk negara), Kementerian Koperasi (koperasi syariah dan BMT).

2. Agenda reformasi yang sedang berjalan

1. Revisi UU Pengelolaan Zakat. Hukumonline dan Jawa Pos (2025) melaporkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki UU 23/2011 direvisi. Revisinya tercatat dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 nomor urut 18, dengan arah pengaturan antara lain fungsi kelembagaan, penguatan legalitas amil komunitas, hak muzaki, dan reformasi insentif fiskal (Sindonews, 16 Oktober 2026). BAZNAS pada Juli 2026 meminta wacana zakat sebagai pengurang pajak dikaji matang (Suara Surabaya).

2. Revisi UU Wakaf. KNEKS dan DPR mendorong revisi UU 41/2004 agar pengelolaan wakaf produktif lebih luas, termasuk penguatan kelembagaan BWI. Ketua MPR menyebut BWI masih terkendala ruang gerak sebagai lembaga independen (Infopublik).

3. RUU Perkoperasian dan RUU Ekonomi Syariah (Bab 12 dan sub bab B).

4. Penguatan perbankan syariah: konsolidasi untuk menandingi pemain besar (Kontan, Juli 2026) dan penyelarasan aturan spin-off.

5. Perencanaan nasional: percepatan penetapan MEKSI 2025-2029 melalui Peraturan Presiden dan pengembangan indikator PDB syariah (Infobank News).

3. Prinsip desain ekosistem integratif

Berdasarkan kajian di atas, prinsip yang layak dirumuskan (analisis penulis):

• Pembagian peran jelas: regulator keuangan, regulator dana sosial, dan regulator halal tidak tumpang tindih.

• Data terpadu: data penerima zakat, penerima perlindungan sosial (DTSEN), dan wakaf saling terhubung agar tepat sasaran.

• Akuntabilitas dan kepercayaan: Ketua Komisi VIII DPR menegaskan BAZNAS harus meyakinkan masyarakat bahwa zakat dikelola amanah dan berdampak (Metro TV, Februari 2026).

• Payung hukum yang konsisten: undang-undang sektoral yang selaras, bukan saling bertabrakan.

• Perlindungan publik: pengawasan dan jaminan dana anggota koperasi dan nasabah.

4. Tantangan

Koordinasi lintas lembaga, kapasitas SDM dan nazhir, rendahnya literasi, serta proses legislasi yang panjang. Karena banyak agenda masih berstatus rencana, mahasiswa sebaiknya menulis status regulasi dengan tanggal pengecekan.