Bab 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

Gambaran Umum Bab

Sistem fiskal adalah cara negara mengumpulkan pendapatan (terutama pajak), membelanjakannya, dan membiayai kekurangannya. Bab ini bertanya: bagaimana sistem fiskal dirancang agar tidak hanya efisien secara angka, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan bagi rakyat? Jawabannya dicari dengan mempertemukan dua sumber nilai, yaitu Pancasila beserta UUD 1945 sebagai dasar negara, dan ajaran fiskal Islam (zakat, wakaf, Baitul Mal, dan prinsip maqashid syariah).

Dua kata kunci bab ini perlu dipahami sejak awal. Keadilan berarti beban dan manfaat fiskal dibagi secara proporsional: yang mampu menanggung lebih besar, yang lemah dilindungi. Kemaslahatan berarti setiap pungutan dan belanja diukur dari manfaat nyata bagi kehidupan publik, bukan sekadar terserapnya anggaran.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

1. Fiskal dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945

Landasan konstitusional keuangan negara Indonesia ada pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945: APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu DJPB, 2022). Pasal 23A mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (4) mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen, Pasal 33 menjadi dasar perekonomian, dan Pasal 34 mengatur tanggung jawab negara atas kesejahteraan sosial.

Nilai Pancasila tampak pada fungsi fiskal. Sila pertama menjadi sumber etika (amanah, larangan korupsi). Sila kedua menuntut perlakuan manusiawi terhadap kelompok rentan. Sila keempat tampak pada pembahasan APBN bersama DPR. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah tujuan akhir yang menjadi ukuran keberhasilan kebijakan fiskal.

2. Instrumen fiskal Islam

Literatur ekonomi Islam mengidentifikasi sejumlah instrumen pendapatan negara pada masa awal Islam: zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fa'i, kharaj, jizyah, ushr, dan khumus (Miskiyah dkk., Istithmar). Penjelasan singkatnya:

• Zakat: kewajiban harta bagi Muslim yang memenuhi syarat, disalurkan kepada golongan tertentu.

• Kharaj: pajak atas tanah yang dikuasai negara atau ditaklukkan.

• Jizyah: pungutan atas non-Muslim sebagai imbalan perlindungan jiwa, harta, dan ibadah serta pembebasan dari kewajiban militer (Syamsuri dan Akbar, Al-Iktisab). Dalam negara bangsa seperti Indonesia, semua warga negara setara dan membayar pajak yang sama, sehingga jizyah dibahas sebagai sejarah dan konsep, bukan sebagai pungutan yang diterapkan.

• Ushr: istilah yang dalam literatur fiskal dipakai antara lain untuk bea atas perdagangan lintas batas (Abu Yusuf dalam kajian An-Nisbah), dan dalam fikih juga dikenal sebagai zakat hasil pertanian.

• Fa'i dan ghanimah: harta yang diperoleh negara dari pihak lawan; khumus adalah seperlima dari ghanimah.

• Wakaf dan infak: sumber dana sukarela yang manfaatnya berkelanjutan (dibahas mendalam pada Bab 12).

Semua dikelola melalui Baitul Mal. Kajian Iqtishaduna (UIN Alauddin) menunjukkan bahwa arsitektur fiskal Islam bersifat berlapis: zakat, kharaj, jizyah, dan ushr menjadi sumber utama, sedangkan pajak (dharibah) bersifat kondisional dan komplementer.

3. Titik temu dan perbedaan

Titik temunya: keduanya menjadikan keuangan negara alat untuk kesejahteraan umum, menuntut akuntabilitas, dan menolak konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 menegaskan prinsip agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, dan ayat inilah yang sering dikutip sebagai dasar distribusi dalam ekonomi Islam.

Perbedaannya: pajak adalah pungutan negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, dan hasilnya masuk kas negara untuk berbagai keperluan. Zakat adalah ibadah dengan ketentuan nisab dan penerima (asnaf) yang ditentukan agama. Maka keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Kata kunci titik temu: keadilan, kemaslahatan, amanah, dan redistribusi.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

1. Mengapa disebut dualisme

Warga Muslim Indonesia memikul dua kewajiban sekaligus: kewajiban pajak kepada negara dan kewajiban zakat kepada Allah melalui lembaga amil. Dualisme ini memunculkan pertanyaan lama: apakah membayar zakat membebaskan dari pajak, atau sebaliknya? Penelitian di jurnal Tasyri (Kopertais IV) mencatat perdebatan ini dan masalah dominannya kewajiban pajak atas zakat dalam praktik.

2. Perbedaan pajak dan zakat

Pajak bertujuan menghimpun dana publik untuk seluruh kebutuhan negara dan dipungut berdasarkan undang-undang yang dibahas DPR. Zakat bertujuan ibadah dan penyucian harta sekaligus pemerataan, serta hanya disalurkan kepada delapan golongan yang disebut dalam Surah At-Taubah ayat 60 (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil). Pajak berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat subjektif dan objektif pajak, sedangkan zakat berlaku bagi Muslim yang hartanya mencapai nisab.

3. Pajak (dharibah) dalam perspektif Islam

Dalam kajian fiskal Islam, dharibah dipandang sebagai instrumen tambahan: pemerintah boleh memungut pajak tambahan ketika kas Baitul Mal tidak cukup untuk kebutuhan mendesak dan mewajibkan keadilan dalam pungutannya (kajian jurnalhst). Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, yang ditulis untuk Khalifah Harun al-Rasyid, menekankan sistem pajak yang adil, termasuk tarif berbasis kesuburan tanah dan pengawasan terhadap petugas pajak (Kajian An-Nisbah).

4. Titik temu dalam hukum Indonesia

Indonesia mengintegrasikan keduanya secara parsial. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan Pasal 23 mewajibkan BAZNAS/LAZ memberikan bukti setoran sebagai pengurang. Dalam UU PPh (UU 36/2008) hal ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf g. Aturan pelaksana terbaru, PMK 114/2025 Pasal 12 ayat (1), menyatakan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT Tahunan (Hukumonline).

Catatan penting agar tidak keliru:

• Yang diberikan adalah pengurang penghasilan, bukan pengurang langsung pajak terutang. Artinya zakat tidak menggantikan pajak; pajak tetap harus dibayar atas penghasilan yang tersisa.

• Zakat hanya diakui jika disetor ke badan/lembaga amil yang disahkan pemerintah, dengan bukti setoran dilampirkan dalam SPT (Direktorat Jenderal Pajak). Daftar lembaga ditetapkan dalam Perdirjen Pajak PER-08/PJ/2021.

• Bagi penerima, zakat yang sifatnya wajib bukan objek PPh (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).

• Studi Iqtishaduna menyimpulkan masih ada kesenjangan struktural antara ideal fiskal Islam dan praktik integrasi parsial ini.

Dengan demikian, model Indonesia adalah koeksistensi terintegrasi: zakat dan pajak tetap berbeda hakikatnya, tetapi negara menghindari beban ganda berlebihan.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Baitul Mal dan APBN yang Berkeadilan

1. Baitul Mal sebagai pengelola keuangan publik

Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran (Syamsuri dan Akbar, Al-Iktisab). Kajian Iqtishaduna menyebut Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai lembaga redistribusi terpadu yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Kebijakan fiskal Islam sejak masa Nabi dinilai menganut prinsip anggaran berimbang yang dikelola melalui Baitul Mal (Miskiyah dkk., Istithmar).

2. Prinsip belanja yang maslahat

Dari sumber-sumber tersebut dapat dirumuskan prinsip belanja negara yang berkeadilan:

• Prioritas kebutuhan dasar: pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok miskin didahulukan.

• Manfaat sebelum seremoni: belanja diukur dari hasil nyata bagi masyarakat.

• Akuntabilitas dan keterbukaan: sejalan dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

• Kehati-hatian: defisit dikelola agar tidak membebani generasi mendatang.

3. Potret APBN 2026

APBN 2026 diatur dalam UU No. 17 Tahun 2025. Pendapatan negara dipatok Rp3.153,6 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan PNBP Rp459,2 triliun. Belanja negara Rp3.842,7 triliun (belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun, sisanya sekitar Rp693 triliun adalah transfer ke daerah), dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB (Bisnis.com). Pada semester I 2026, pendapatan terealisasi Rp1.459,4 triliun, belanja Rp1.656 triliun, dan defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB (Kabarbursa, mengutip Kemenkeu). Artinya APBN adalah kontrak keadilan: sekitar 85 persen pendapatannya berasal dari pajak (2.693,7 dibagi 3.153,6), sehingga rakyat adalah penyumbang utama, dan karena itu berhak atas belanja yang bermanfaat.

Belanja yang berkeadilan juga berarti belanja yang sampai ke daerah dan tepat sasaran. Menkeu Purbaya menegaskan komitmen agar belanja daerah tidak terlambat (NU Online).

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

1. Kondisi terkini

Menurut rilis BPS 5 Agustus 2026, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang, turun 0,18 poin dari September 2025. Kemiskinan perkotaan 6,34 persen dan perdesaan 10,67 persen. Garis kemiskinan nasional Rp669.235 per kapita per bulan. Sekitar 52,42 persen penduduk miskin berada di Pulau Jawa, sedangkan persentase kemiskinan tertinggi ada di Maluku dan Papua (18,06 persen).

Pada saat yang sama, rasio Gini Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025, dengan Gini perkotaan 0,387 dan perdesaan 0,296. Kenaikan itu dijelaskan BPS sebagai akibat pertumbuhan pengeluaran kelompok atas yang lebih cepat daripada kelompok bawah. Catatan: Gini BPS mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan, sehingga ketimpangan sebenarnya bisa lebih besar.

Pelajaran bab ini: kemiskinan turun belum otomatis berarti keadilan membaik. Karena itu keadilan harus diukur dengan dua alat sekaligus: tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.

2. Instrumen fiskal integratif

"Integratif" berarti beberapa instrumen dipakai bersama dan saling menutup kelemahan:

• Pajak dan belanja negara: pajak yang adil di sisi penerimaan, dan belanja sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di sisi pengeluaran.

• Zakat: sasaran langsung kepada mustahik. Potensi zakat nasional diperkirakan BAZNAS sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara yang terhimpun masih jauh di bawahnya: Dirjen Bimas Islam Kemenag pada Juni 2026 menyebut sekitar Rp44 triliun, dengan yang tercatat sekitar Rp11 triliun (NU Online).

• Wakaf produktif dan infak: modal sosial jangka panjang (dibahas pada Bab 12).

• Sifat kontra-siklikal zakat: kajian jurnalhst menilai zakat memiliki sifat kontra-siklikal sehingga relevan saat krisis.

Kunci keberhasilan adalah koordinasi: BAZNAS menyebut ada lebih dari 500 lembaga zakat di Indonesia sehingga sinergi sangat diperlukan (Antara).

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

1. Makna tujuan akhir

Istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berasal dari Surah Saba' ayat 15, yang menggambarkan negeri yang baik dan berada dalam ampunan Tuhan. Dalam kerangka bab ini ia dimaknai sebagai negara yang makmur, adil, tertib, dan bermoral, sejalan dengan cita-cita keadilan sosial Pancasila. (Penafsiran ini adalah kerangka mata kuliah, bukan istilah resmi hukum fiskal.)

2. Pilar sistem fiskal berbasis nilai

Berdasarkan sumber-sumber di atas, konstruksinya dapat disusun dalam empat pilar:

1. Pilar nilai: keadilan, kemaslahatan (maqashid syariah), amanah, dan kemanusiaan.

2. Pilar instrumen: pajak, PNBP, zakat, wakaf, dan infak, yang masing-masing diberi peran jelas.

3. Pilar kelembagaan: Kemenkeu dan DPR untuk APBN; BAZNAS, LAZ, dan nazhir wakaf untuk dana sosial keagamaan; semua dengan pengawasan publik.

4. Pilar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, pengendalian defisit, dan penegakan hukum terhadap korupsi.

3. Bagaimana nilai diterapkan

Nilai tidak berhenti sebagai slogan. Contoh penerapannya: pajak progresif agar yang mampu menanggung lebih besar; belanja prioritas pada pendidikan dan kesehatan; sertifikasi dan pengawasan lembaga zakat; serta laporan penggunaan dana yang bisa diakses publik.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

1. Arah reformasi

Negara kesejahteraan berarti negara aktif menjamin kebutuhan dasar warga. Bentuk Islami-Pancasilais berarti jaminan itu bersumber dari nilai Pancasila dan diperkuat instrumen Islam, tanpa menafikan hak warga yang berbeda agama.

2. Agenda reformasi yang dapat diajukan

• Penerimaan yang adil: memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, bukan sekadar menaikkan tarif.

• Belanja yang tepat sasaran: mengurangi kebocoran, mempercepat transfer ke daerah, dan memprioritaskan wilayah dengan kemiskinan tertinggi.

• Integrasi zakat dan fiskal: memperkuat pelaporan zakat sebagai pengurang penghasilan, digitalisasi pengumpulan, dan sinkronisasi data penerima dengan data kemiskinan nasional.

• Modernisasi pengelolaan zakat dan wakaf: mengadopsi fungsi Baitul Maal secara kelembagaan modern (kajian jurnalhst).

• Mengatasi ketimpangan: desa-kota, Jawa-luar Jawa, serta ketimpangan pengeluaran yang masih naik.

3. Tantangan

Kajian jurnal At-Tujjar menyebut tantangan penerapan fiskal Islam meliputi harmonisasi regulasi, integrasi dengan sistem fiskal nasional, dan rendahnya literasi masyarakat. Tantangan lain adalah kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat, serta defisit anggaran yang harus dijaga di bawah 3 persen PDB sesuai ketentuan keuangan negara.

Kesimpulan

Sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan memadukan dua sumber nilai: Pancasila dan UUD 1945 yang memberi kerangka hukum dan tujuan keadilan sosial, serta ajaran fiskal Islam yang memberi instrumen, etika, dan model kelembagaan seperti Baitul Mal. Pajak dan zakat berbeda hakikat tetapi saling melengkapi; belanja negara harus diukur dari kemaslahatan; dan kemiskinan serta ketimpangan harus dibaca bersama. Reformasi fiskal menuju negara kesejahteraan Islami-Pancasilais berarti memperbaiki penerimaan, belanja, integrasi zakat-pajak, dan tata kelola secara bersamaan.

Daftar Sumber

1. Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen [Siaran pers]. bps.go.id.

2. Bisnis.com. (2026, 7 Januari). UU APBN 2026 terbit, ini rincian target pajak. dan Bisnis.com. (2025, 23 September). DPR sahkan UU APBN 2026. ekonomi.bisnis.com.

3. Direktorat Jenderal Pajak. Asistensi lapor SPT KPP Cibinong: Zakat jadi pengurang pajak. pajak.go.id.

4. Hukumonline. Apakah zakat dikenakan pajak? hukumonline.com/klinik.

5. Iqtishaduna (UIN Alauddin Makassar). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam: analisis komparatif, historis, dan implementasi kebijakan di Indonesia. doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.69083.

6. Kemenkeu DJPB. (2022). Melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam perspektif APBN. djpb.kemenkeu.go.id.

7. Miskiyah, Z. dkk. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69-83.

8. Syamsuri, S., & Akbar, R. The Jizyah concept as the source of Baitul Maal in supporting the country's economy. Al-Iktisab (Universitas Darussalam Gontor).

9. Jurnal An-Nisbah (UIN SATU Tulungagung). Pajak: relevansi konsep Al-Kharaj Abu Yusuf di Indonesia.

10. Jurnal At-Tujjar (Kopertais IV). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam; Jurnal Tasyri (Kopertais IV). Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

11. Jurnal HST (Maqdis). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. oaj.jurnalhst.com.

12. NU Online. (2026, 12 Juni). Potensi zakat Rp327 triliun, Kemenag soroti rendahnya penghimpunan nasional. dan NU Online. Banggar DPR dan pemerintah sepakati postur APBN 2026.

13. Antara. Baznas optimizes alms potential to support Golden Indonesia vision.

14. Kabarbursa.com. (2026). Pendapatan negara tembus Rp1.459 triliun, APBN tetap defisit.

15. Peraturan perundang-undangan: UUD 1945 Pasal 23, 23A, 31, 33, 34; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026; PMK No. 114 Tahun 2025; Perdirjen Pajak PER-08/PJ/2021.