Bab 12: Wakaf, Zakat, dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

 

Gambaran Umum Bab

Istilah ekonomi kerakyatan di sini dipahami sebagai ekonomi yang bertumpu pada kegiatan usaha rakyat banyak (petani, pedagang kecil, pelaku usaha mikro), digerakkan secara bersama-sama, dan hasilnya dinikmati bersama. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Secara ringkas, pembagian peran kelima unsur itu adalah sebagai berikut:

• Koperasi syariah: wadah usaha bersama berbasis kemitraan (syirkah).

• Zakat: jaring pengaman dan redistribusi kepada yang berhak.

• Wakaf produktif: modal sosial jangka panjang yang pokoknya terjaga.

• BMT: lembaga keuangan mikro yang menggabungkan fungsi sosial dan usaha.

• Infak dan sedekah: dana sukarela yang fleksibel.

A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah

1. Landasan konstitusional dan hukum koperasi

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, koperasi disebut sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas tersebut, dan pemahaman ini terus dipakai dalam kajian hukum koperasi. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Catatan sejarah hukum: UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 28/PUU-XI/2013 (dibacakan 2014) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sehingga UU No. 25 Tahun 1992 tetap menjadi dasar hingga sekarang (Hukumonline).

2. Apa itu koperasi syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola, dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bentuk yang paling dikenal adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kegiatannya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan dengan prinsip syariah, dan tidak memakai bunga melainkan akad-akad (kajian jurnal KIAT, Universitas Islam Riau; Jurnal Islamic Banking and Finance UINSI).

3. Syirkah: dasar kemitraan dalam fikih

Dalam fikih muamalah, syirkah berarti kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha dengan pembagian hasil dan risiko yang disepakati. Koperasi dipandang sebagai bentuk syirkah ta'awuniyah, yaitu kemitraan tolong-menolong (kajian UMY). Jenis syirkah yang sering dikaitkan dengan koperasi antara lain:

• Syirkah inan: para pihak menyetor modal dan/atau bekerja bersama, porsi tidak harus sama.

• Syirkah abdan: kerja sama tenaga atau keahlian.

• Syirkah mudharabah: satu pihak memberi modal, pihak lain mengelola, hasil dibagi menurut nisbah yang disepakati.

• Syirkah wujuh: kemitraan berbasis kepercayaan dan reputasi.

• Syirkah mufawadhah: kemitraan dengan kesetaraan penuh dalam modal dan kewenangan.

Kajian jurnal KIAT mencatat bahwa dalam praktik koperasi syariah, akad tambahan seperti syirkah mudharabah, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah dipakai dalam transaksi koperasi.

4. Perpaduan kekeluargaan dan syirkah

Kedua konsep bertemu pada nilai yang sama. Azas kekeluargaan menekankan gotong royong, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi (satu anggota satu suara dalam rapat anggota). Syirkah menekankan kemitraan yang adil, bagi hasil, amanah, dan larangan riba. Kajian di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyebut bahwa filosofi syariah tentang bagi hasil dan bagi risiko tidak menyimpang dari prinsip gotong royong koperasi. Dengan demikian koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang nilai kekeluargaannya diperkuat landasan keagamaan.

5. Dasar hukum koperasi syariah saat ini

• Pasal 44A UU No. 25 Tahun 1992 (disisipkan lewat UU Cipta Kerja): koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang terdiri atas satu orang atau lebih yang memahami syariah, diangkat oleh Rapat Anggota, bertugas memberi nasihat kepada pengurus dan mengawasi agar kegiatan sesuai prinsip syariah (Kontan; Hukumonline).

• Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.

• Revisi UU Perkoperasian: DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU 25/1992 sebagai usul inisiatif DPR pada rapat paripurna 18 November 2025, dengan materi antara lain DPS, fungsi sosial koperasi seperti baitul mal, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Investortrust). Berdasarkan pemberitaan ANTARA tahun 2026, Wakil Menteri Koperasi menyebut RUU ini masih dalam proses menuju pengesahan. Status terbaru perlu dicek sebelum dikutip.

6. Akad yang dipakai

Untuk simpanan, koperasi syariah memakai akad wadiah atau mudharabah. Untuk pembiayaan dipakai antara lain qardh, murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah (kajian jurnal KIAT; skripsi IAIN Kediri tentang KSPPS).

7. Konteks kebijakan terkini

Koperasi sedang menjadi sorotan kebijakan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut siaran pers Kemenko Pangan (20 Juli 2026), sebanyak 83.381 koperasi telah berbadan hukum per 19 Juli 2026. Program ini bukan koperasi syariah, tetapi menunjukkan bahwa koperasi kembali dijadikan instrumen ekonomi desa. Kemenkop juga menyatakan program ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945, sementara DPR meminta operasionalisasinya didasarkan pada studi kelayakan (Investortrust).

Kata kunci: usaha bersama, kekeluargaan, syirkah, tanpa bunga, dewan pengawas syariah.

B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat

1. Pengertian dan dasar

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Penerima zakat (mustahik) ditetapkan dalam Surah At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

2. Zakat sebagai instrumen redistribusi

Redistribusi berarti memindahkan sebagian harta dari yang berkecukupan (muzaki) kepada yang membutuhkan (mustahik). Prinsip dasarnya tersirat pada Surah Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Berbeda dengan pajak yang masuk kas negara, zakat dikelola lembaga amil dan disalurkan kepada golongan tertentu. Karena itu zakat bekerja sebagai jaring pengaman sosial yang melengkapi APBN, bukan penggantinya (lihat Bab 11).

3. Dari konsumtif ke produktif: penguatan ekonomi rakyat

Penyaluran zakat dibedakan menjadi konsumtif (memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan) dan produktif (modal usaha, pelatihan, alat kerja). UU 23/2011 Pasal 27 mengatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan pendayagunaan itu dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Artinya urutannya jelas: kebutuhan dasar didahulukan, baru kemudian modal usaha.

Untuk pelaku usaha mikro, zakat produktif bisa menjadi modal awal tanpa beban bunga atau cicilan, sehingga mengurangi ketergantungan dan mendorong tumbuhnya usaha kecil (kajian Universitas Hasanuddin tentang zakat produktif dan UMKM).

4. Kelembagaan dan data

Lembaga resminya adalah BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS menyebut ada lebih dari 500 lembaga zakat di Indonesia sehingga sinergi sangat diperlukan (ANTARA). Soal angka, BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional sekitar Rp327 triliun per tahun. Dirjen Bimas Islam Kemenag pada 11 Juni 2026 menyebut yang terhimpun secara nasional sekitar Rp44 triliun, dan yang tercatat sekitar Rp11 triliun (NU Online). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag juga menyebut sebagian mustahik mampu bertransformasi menjadi muzaki. Catatan: angka potensi adalah estimasi riset, bukan data realisasi, dan angka terhimpun berbeda-beda antar sumber karena cakupan pencatatannya berbeda.

5. Hubungan dengan pajak

Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS atau LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan PPh sesuai UU 23/2011 Pasal 22 dan aturan pajak (PMK 114/2025), dengan bukti setoran dilampirkan dalam SPT Tahunan. Ini pengurang penghasilan, bukan pengganti pajak (detail di Bab 11).

Kata kunci: muzaki-mustahik, redistribusi, zakat produktif, kebutuhan dasar didahulukan.

C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang

1. Pengertian wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Unsur wakaf menurut undang-undang: wakif (pemberi wakaf), nazhir (pengelola), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu.

2. Fungsi dan peruntukan

Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Peruntukannya (Pasal 22) mencakup sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta kemajuan ekonomi umat dan kesejahteraan umum lainnya.

3. Apa bedanya wakaf produktif

Secara tradisional wakaf di Indonesia banyak berupa tanah untuk masjid, madrasah, dan makam. Wakaf produktif berarti harta wakaf dikelola agar menghasilkan keuntungan atau surplus, lalu hasilnya disalurkan kepada penerima manfaat, sementara pokok hartanya dijaga. Itu sebabnya wakaf disebut investasi sosial: modalnya tidak habis dibelanjakan, manfaatnya mengalir lintas generasi. Perbedaan dengan zakat: zakat disalurkan habis kepada mustahik, sedangkan pokok wakaf dilestarikan.

Prinsip penjagaan pokok tercermin dalam larangan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (UU 41/2004 Pasal 40).

4. Wakaf uang

Bentuk wakaf yang berkembang pesat adalah wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia pada 2002 membolehkan wakaf dalam bentuk uang, dan UU 41/2004 memperluas harta benda wakaf hingga benda bergerak seperti uang dan surat berharga syariah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai otoritas wakaf nasional berdasarkan UU tersebut. Wakaf uang membuat orang dengan dana kecil pun bisa berwakaf.

5. Data dan tantangan

BWI memperkirakan potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun. Realisasinya jauh lebih kecil: BWI mencatat total wakaf uang Rp2,9 triliun pada 2024, dan potensi wakaf secara keseluruhan disebut hampir Rp400 triliun per tahun oleh Ketua BWI (Fortune IDN, Juli 2025). Beberapa kajian akademik 2026 juga menyoroti kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf uang (jurnal UIN Malang; JIEP Unida Gontor). Angka-angka ini berbeda-beda antar sumber karena perbedaan definisi (arus tahunan atau akumulasi), sehingga saat mengutip sebutkan sumber dan tahunnya.

Tantangan yang sering disebut: literasi masyarakat tentang wakaf masih terbatas, kompetensi nazhir perlu ditingkatkan, basis data wakaf nasional perlu diperbaiki, dan UU 41/2004 dinilai perlu diperbarui agar pengelolaan wakaf produktif lebih leluasa (KNEKS dalam Fortune IDN; Jawa Pos).

Kata kunci: wakif, nazhir, pokok terjaga, manfaat mengalir, wakaf uang, lintas generasi.

D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Kerakyatan

1. Pengertian

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan dua fungsi. Baitul Maal (rumah harta) mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitut Tamwil (rumah pengembangan harta) menghimpun dan menyalurkan dana untuk usaha produktif dengan prinsip syariah, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil (Istithmar IAIN Kediri; kajian UNAIR). Dari sinilah BMT dikenal berwajah ganda: sosial dan bisnis. BMT mulai berkembang sejak sekitar 1992 dengan pendampingan lembaga seperti PINBUK.

2. Mengapa disebut lembaga kerakyatan

• Berbasis komunitas dan dekat dengan nasabah, sehingga menjangkau pelaku usaha yang sulit mengakses bank.

• Membantu UMKM mengakses permodalan dengan pembiayaan syariah, termasuk pelatihan dan pendampingan.

• Pembiayaan berbasis bagi hasil, bukan bunga, dengan jaminan yang tidak memberatkan UMKM (kajian UIN Walisongo).

3. Produk dan status hukum

Produk BMT meliputi simpanan syariah (wadiah, mudharabah) dan pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qardh). Dari sisi hukum, BMT umumnya berbadan hukum koperasi (KSPPS atau unit usaha simpan pinjam syariah), sehingga tunduk pada rezim perkoperasian, termasuk Pasal 44A UU 25/1992 dan DPS. BMT yang dikenal luas antara lain KSPPS BMT UGT Sidogiri di Pasuruan, yang dikunjungi Wakil Menteri Koperasi dalam pemberitaan ANTARA 2026.

4. Tantangan

Praktisi BMT dalam dengar pendapat dengan Baleg DPR (Februari 2025) menyebut bahwa UU 25/1992 belum mengatur inovasi teknologi, standar pengawasan koperasi belum seragam, dan perlindungan aset anggota koperasi masih lemah (Hukumonline). RUU Perkoperasian merencanakan otoritas pengawas koperasi dan lembaga penjamin simpanan koperasi untuk menjawab hal tersebut. Tantangan lain dari kajian lapangan adalah rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM dan kemampuan menerapkan prinsip syariah secara penuh.

Kata kunci: Baitul Maal, Baitut Tamwil, keuangan mikro syariah, UMKM, bagi hasil.

E. Infak dan Sedekah dalam Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

1. Pengertian menurut hukum

Definisi dalam peraturan pengelolaan zakat (UU 23/2011): infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Perbedaan penting dari zakat: infak dan sedekah bersifat sukarela, tidak terikat nisab, tidak dibatasi delapan golongan penerima, dan dapat dikeluarkan kapan saja.

2. Pengelolaan

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (UU 23/2011 Pasal 28). Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai syariat dan sesuai peruntukan yang diikrarkan pemberi. Di tingkat BMT, fungsi Baitul Maal juga menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

3. Peran dalam ekosistem

Karena fleksibel, infak dan sedekah mengisi celah yang tidak terjangkau zakat dan pembiayaan komersial. Contoh peran yang masuk akal: dana kebajikan (qardh hasan) untuk usaha yang belum layak dibiayai bank, bantuan darurat bagi anggota koperasi atau BMT yang tertimpa musibah, serta pembiayaan pendidikan dan kegiatan sosial desa. Perlu dicatat, ini adalah penerapan fungsi, bukan ketentuan wajib; setiap penggunaan harus sesuai ikrar pemberi.

4. Etika pengelolaan

Kepercayaan publik adalah modal utama dana sosial. Karena itu pengelola perlu menjaga amanah, transparansi laporan, dan memastikan dana tidak dicampur dengan dana usaha tanpa pencatatan yang jelas.

Kata kunci: sukarela, kemaslahatan umum, fleksibel, qardh hasan, amanah.

F. Integrasi Kelembagaan: Koperasi, BMT, Zakat, dan Wakaf dalam Satu Ekosistem

1. Gagasan dasar

Kelima unsur di atas punya peran berbeda tetapi saling menutup kekurangan. Jika berjalan sendiri-sendiri, dana zakat habis tanpa efek jangka panjang, wakaf menganggur tanpa pengelola yang cakap, dan koperasi kekurangan modal sosial. Jika diintegrasikan, tercipta alur penguatan ekonomi rakyat.

2. Contoh alur (ilustrasi)

Berikut gambaran alur ideal. Ini ilustrasi untuk memahami konsep, bukan skema resmi pemerintah:

1. Zakat memenuhi kebutuhan dasar mustahik, lalu menyediakan modal awal atau pelatihan usaha (sesuai Pasal 27 UU 23/2011).

2. Infak dan sedekah menyediakan dana kebajikan (qardh hasan) dan dukungan darurat.

3. BMT dan koperasi syariah menjadi wadah anggota: simpanan, pembiayaan bagi hasil, pendampingan usaha.

4. Wakaf produktif menyediakan aset jangka panjang, misalnya lahan, gudang, atau toko yang dimanfaatkan usaha bersama, dengan hasil untuk kegiatan sosial.

5. Naik kelas: mustahik menjadi anggota yang mandiri, lalu muzaki. Kemenag menyebut sebagian mustahik sudah bertransformasi menjadi muzaki.

3. Dasar kebijakan yang mendukung

RUU Perkoperasian memuat pengakuan koperasi syariah, DPS, fungsi baitul mal, dan pengelolaan ZISWAF oleh koperasi (Investortrust, Nov 2025). Di sisi lain, ada dorongan revisi UU Zakat dan UU Wakaf untuk memperkuat kelembagaan (KNEKS dan Komisi VIII DPR dalam Fortune IDN). Semuanya masih proses, sehingga integrasi hari ini lebih banyak berjalan lewat inisiatif lembaga.

4. Tantangan integrasi

• Regulasi terpisah: zakat, wakaf, dan koperasi diatur undang-undang berbeda dengan otoritas berbeda (BAZNAS, BWI, Kemenkop).

• Data belum terpadu: basis data wakaf perlu diperbaiki dan KNEKS mendorong sistem integrasi data wakaf nasional.

• Fragmentasi lembaga: lebih dari 500 lembaga zakat sehingga butuh sinergi.

• Literasi dan kapasitas pengelola: nazhir, amil, dan pengurus koperasi perlu kompetensi dan pengawasan.

• Perlindungan dana anggota: lembaga penjamin simpanan koperasi masih dalam rancangan.

5. Kaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan beroperasi serentak sejak 1 Oktober 2026 dengan jumlah siap beroperasi yang masih bergerak (misalnya Menko Pangan menyebut hampir 29.000 siap per 14 Oktober 2026). Karena angkanya terus berubah, cek data terbaru saat mengutip. Sebagai gagasan analisis (bukan kebijakan resmi), koperasi desa dapat menjadi tempat bertemunya BMT, lembaga zakat, dan nazhir wakaf setempat.

6. Tinjauan nilai Pancasila

Sila pertama: zakat, wakaf, dan sedekah adalah ibadah sosial. Sila kedua: kepedulian terhadap yang lemah. Sila ketiga: gotong royong sebagai semangat koperasi. Sila keempat: rapat anggota dan musyawarah dalam pengambilan keputusan koperasi. Sila kelima: keadilan sosial melalui redistribusi dan kepemilikan bersama.

Kata kunci: ekosistem, sinergi, naik kelas, integrasi data, tata kelola.

Kesimpulan

Ekonomi kerakyatan dalam kerangka Pancasila-Islam bertumpu pada lembaga yang tumbuh dari masyarakat: koperasi syariah sebagai wadah usaha bersama, zakat sebagai redistribusi, wakaf produktif sebagai modal sosial lintas generasi, BMT sebagai lembaga keuangan mikro, dan infak-sedekah sebagai dana sukarela yang fleksibel. Potensinya besar tetapi realisasinya masih jauh di bawah potensi, sehingga kuncinya ada pada integrasi kelembagaan, tata kelola yang amanah, regulasi yang memadai, dan literasi masyarakat.

Daftar Sumber

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) (dikutip dalam kajian jurnal KIAT UIR, Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam, journal.uir.ac.id, dan dokumen Fraksi PKS DPR).

2. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 44A (lihat Kontan, Ini dia aturan pembentukan koperasi di UU Cipta Kerja; Hukumonline Klinik, Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional).

3. Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah (melalui Hukumonline Klinik).

4. Hukumonline. (2025). Baleg DPR mulai garap RUU Perkoperasian; RUU Perkoperasian harus perkuat pengawasan; Sepakat RUU Perkoperasian diparipurnakan.

5. Investortrust. (2025, November). RUU Perkoperasian, Fraksi PKS tekankan pentingnya perbaikan tata kelola koperasi; RUU Perkoperasian diharapkan sah sebelum Maret 2026.

6. ANTARA Jatim. (2026). Wamenkop: RUU Perkoperasian perkuat peran koperasi sebagai p