BAB 3 SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

1. Nusantara Sebagai Simpul Jalur Dagang Dunia

Jauh sebelum Islam datang, Nusantara sudah menjadi bagian penting dari jalur perdagangan maritim dunia yang menghubungkan Tiongkok di timur dengan India, Persia, dan Jazirah Arab di barat. Posisi geografis kepulauan Indonesia yang berada tepat di jalur pelayaran melalui Selat Malaka menjadikannya persinggahan wajib bagi para pedagang lintas benua. Melalui jalur inilah, sejak sekitar abad ke-7, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat (India) mulai singgah dan menetap di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, membawa serta bukan hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam.

Interaksi dagang inilah yang menjadi pintu masuk utama Islamisasi di Nusantara. Proses ini berjalan relatif damai karena para pedagang Muslim tidak memaksakan ajaran mereka, melainkan menyebarkannya secara alami lewat interaksi ekonomi, perkawinan dengan penduduk lokal, dan keteladanan akhlak dalam bertransaksi. Kejujuran, ketepatan menimbang, dan sikap amanah para pedagang Muslim menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat pribumi yang saat itu telah memiliki tradisi dagang dan adat sendiri.

2. Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Maritim Islam

Puncak dari proses akulturasi ekonomi dan keagamaan ini adalah lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang sekaligus menjadi pusat ekonomi regional, di antaranya:

Kesultanan Samudera Pasai (berdiri sekitar akhir abad ke-13, di pesisir timur Aceh) dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Terletak strategis dekat Selat Malaka, Pasai menjalin hubungan dagang erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Jazirah Arab, bahkan mencetak mata uang dirham emasnya sendiri sebagai alat tukar—sebuah bukti nyata kematangan sistem ekonominya.

Kesultanan Malaka, yang tumbuh menjadi bandar transit terbesar di Asia Tenggara, mempertemukan pedagang dari Cina, India, Persia, dan Arab dalam satu pelabuhan, sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh penjuru Nusantara.

Kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Tidore kemudian tumbuh dengan pola yang sama: kekuasaan politik dibangun di atas fondasi jaringan perdagangan yang sudah lebih dulu berkembang.

Sistem ekonomi kerajaan-kerajaan ini pada umumnya bertumpu pada tiga pilar: perdagangan lintas pelabuhan, pemungutan pajak/cukai dari kapal yang singgah, dan hasil pertanian atau rempah yang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi.

3. Pertemuan antara Adat dan Syariat

Yang membuat corak ekonomi Nusantara khas dan berbeda dari kawasan Muslim lain adalah caranya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur adat yang sudah lama mengakar—bukan menggantikannya. Prinsip-prinsip muamalah Islam seperti larangan riba, kejujuran dalam takaran dan timbangan, serta kewajiban zakat, berpadu dengan kelembagaan ekonomi lokal seperti sistem subak (irigasi pertanian komunal di Bali), lumbung desa, dan berbagai bentuk kerja sama gotong royong yang telah lama menjadi tradisi masyarakat agraris dan maritim Nusantara.

Fenomena ini sering disebut sebagai proses akulturasi, di mana ajaran Islam tidak "menghapus" adat, melainkan memberi landasan nilai dan etika baru terhadap praktik-praktik ekonomi yang telah ada. Prinsip adat "sepakat, mupakat, dan gotong royong" bertemu dengan konsep Islam tentang ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan), sehingga melahirkan sebuah karakter ekonomi rakyat yang komunal, kekeluargaan, namun tetap berlandaskan etika syariat. Karakter inilah yang kelak menjadi salah satu akar penting dari apa yang kemudian dikenal sebagai "ekonomi kerakyatan" di Indonesia modern.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

1. Gotong Royong sebagai Jati Diri Bangsa

Gotong royong adalah salah satu nilai budaya tertua dan paling mengakar di Nusantara—sebuah pola kerja sama sosial di mana anggota masyarakat saling membantu tanpa pamrih untuk kepentingan bersama, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. Nilai ini paling terlihat dalam kehidupan desa: membangun rumah, mengelola sawah, menyelenggarakan hajatan, hingga menghadapi bencana.

Bung Karno secara khusus mengangkat gotong royong sebagai inti sari dari dasar negara dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila, kemudian diperas lagi menjadi satu sila saja, yaitu gotong royong. Ia menegaskan bahwa gotong royong berbeda dari sekadar "kekeluargaan": jika kekeluargaan adalah paham yang statis, gotong royong justru menggambarkan sebuah usaha, sebuah amal, sebuah pekerjaan bersama—"satu karyo, satu gawe". Soekarno bahkan menyebut gotong royong sebagai representasi paling otentik dari watak bangsa Indonesia, dengan ungkapan yang terkenal: "Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!"

Dalam paham gotong royong, tidak ada dikotomi antara yang kaya dan yang miskin, antara satu golongan agama dengan golongan lainnya—semua elemen bangsa dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memikul beban dan menikmati hasil bersama, sesuai semboyan yang sering dikutip: "semua buat semua".

2. Konsep Ta'awun dalam Islam

Islam memiliki konsep yang secara substansial sejalan dengan semangat gotong royong, yaitu ta'awun. Secara bahasa, ta'awun berarti "saling menolong"; secara istilah, ta'awun adalah sikap dan tindakan saling membantu antarsesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan, baik dalam bentuk materi, tenaga, ilmu, maupun nasihat.

Landasan utama ta'awun terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang secara garis besar memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi rujukan pokok bagi para ulama dalam merumuskan prinsip kerja sama ekonomi Islam (muamalah), di mana setiap akad atau transaksi idealnya bersifat saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Semangat ta'awun ini juga ditegaskan Rasulullah ﷺ melalui berbagai hadis, salah satunya yang menggambarkan hubungan sesama mukmin bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain (HR. Bukhari-Muslim). Dalam konteks ekonomi, prinsip ta'awun inilah yang kemudian melahirkan berbagai instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga akad-akad tabarru' (akad kebajikan/tolong-menolong tanpa mengharap keuntungan) yang menjadi fondasi ekonomi syariah modern, termasuk dalam industri asuransi syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

3. Titik Temu Gotong Royong dan Ta'awun

Jika dibandingkan, gotong royong dan ta'awun memiliki kesamaan filosofis yang mendasar: keduanya menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, dan keduanya menolak sikap individualistis dalam kehidupan sosial-ekonomi. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasinya—gotong royong lahir dari tradisi dan kearifan lokal Nusantara, sementara ta'awun bersumber langsung dari nash (dalil) agama Islam. Namun keduanya justru saling memperkuat: nilai ta'awun memberikan landasan spiritual dan moral-teologis (karena berpahala dan bernilai ibadah) terhadap praktik gotong royong yang sudah ada, sehingga gotong royong tidak lagi sekadar tradisi sosial, tetapi juga menjadi bagian dari pengamalan nilai tauhid dan ketakwaan.

Perpaduan inilah yang menjadi salah satu fondasi filosofis penting bagi konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia—sebuah sistem ekonomi yang menjunjung kebersamaan, kekeluargaan, dan keberpihakan pada rakyat kecil, sebagaimana kelak tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

1. Latar Belakang: Penindasan Ekonomi Kolonial

Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan kebijakan ekonomi yang secara sistematis meminggirkan pedagang pribumi, khususnya pedagang Muslim. Kebijakan ini memberi keleluasaan yang jauh lebih besar bagi pedagang asing—terutama pedagang Tionghoa yang mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah kolonial—untuk menguasai jalur distribusi dan sektor perekonomian rakyat, sementara pedagang pribumi dibatasi ruang geraknya. Ketimpangan inilah yang menjadi pemicu lahirnya kesadaran kolektif untuk berorganisasi, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

2. Titik Awal: Lahirnya Organisasi-Organisasi Pergerakan

Tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo oleh dr. Wahidin Soedirohoesodo dan para pelajar STOVIA di Batavia biasa disebut sebagai titik tolak Kebangkitan Nasional Indonesia, karena untuk pertama kalinya perjuangan bangsa dilakukan melalui organisasi modern yang terstruktur, bukan lagi perlawanan fisik yang bersifat lokal dan sporadis.

Namun demikian, gerakan berbasis ekonomi umat Islam sesungguhnya telah lebih dulu bergerak. Pada 16 Oktober 1905, tiga tahun sebelum Budi Utomo, Kiai Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Laweyan, Surakarta, mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI)—organisasi pedagang pribumi Muslim pertama di Indonesia. Organisasi ini lahir sebagai respons langsung atas diskriminasi ekonomi kolonial terhadap pedagang batik pribumi yang kalah bersaing dengan pedagang asing.

Rangkaian peristiwa 1905-1945 ini menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia tumbuh dari dua akar yang saling menopang: kesadaran politik-pendidikan (diwakili Budi Utomo dan gerakan pemuda) dan kesadaran ekonomi-keagamaan (diwakili SDI dan organisasi Islam lainnya). Keduanya kemudian bertemu dan menyatu dalam momentum-momentum besar seperti Sumpah Pemuda (1928) hingga Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945).

3. Warisan Ekonomi Islam dalam Perjalanan Kebangsaan

Warisan penting yang diwariskan oleh gerakan ekonomi Islam periode ini kepada bangsa Indonesia setidaknya mencakup tiga hal:

Kesadaran akan kemandirian ekonomi umat sebagai prasyarat kemerdekaan politik—gagasan bahwa bangsa tidak bisa merdeka secara utuh apabila perekonomiannya masih dikuasai pihak asing.

Model organisasi ekonomi berbasis kolektivitas umat, yang menjadi cikal bakal koperasi dan lembaga ekonomi rakyat modern.

Penyatuan nilai keislaman dengan semangat kebangsaan, yang membuktikan bahwa perjuangan berbasis agama tidak bertentangan, bahkan memperkuat, cita-cita nasionalisme Indonesia yang majemuk.

Warisan ini menjadi salah satu benang merah yang menyambungkan gerakan ekonomi umat Islam awal abad ke-20 dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia pasca-kemerdekaan.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

1. Tauhid sebagai Fondasi Etika Perjuangan

Kebangkitan Nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas rakyat Nusantara, terutama nilai tauhid dalam Islam. Tauhid, yang berarti keesaan Allah, memiliki implikasi sosial yang luas: karena hanya Allah yang layak ditakuti dan disembah, maka manusia—siapa pun dan berkuasa seberapa pun—pada dasarnya setara di hadapan-Nya. Prinsip inilah yang menjadi salah satu fondasi etis mengapa penjajahan dan penindasan dipandang bertentangan secara mendasar dengan ajaran Islam: penjajahan menempatkan manusia (penjajah) pada posisi yang seolah "menuhankan" diri atas manusia lain (bangsa terjajah).

Nilai tauhid inilah yang secara tidak langsung menjadi pijakan spiritual bagi banyak tokoh pergerakan nasional dalam melawan kolonialisme—bahwa perlawanan terhadap penindasan bukan semata perjuangan politik, tetapi juga bagian dari pengamalan keimanan.

2. Kebersamaan sebagai Wujud Sosial dari Tauhid

Selain berdimensi vertikal (hubungan manusia dengan Allah), tauhid dalam Islam juga memiliki dimensi horizontal, yaitu ukhuwah (persaudaraan) dan kebersamaan antarsesama manusia, tanpa memandang suku, golongan, maupun status sosial-ekonomi. Prinsip persaudaraan inilah yang tercermin dalam semangat gotong royong dan ta'awun sebagaimana dibahas pada sub-bab B, dan yang membuat gerakan-gerakan kebangsaan mampu merangkul lintas golongan.

Bung Karno sendiri menegaskan hal ini dalam pidato 1 Juni 1945, ketika ia menyebut bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan bukanlah negara untuk golongan Islam saja, bukan pula untuk golongan Kristen saja, atau untuk kelompok kaya saja—melainkan Indonesia untuk semua, "semua buat semua". Pernyataan ini adalah refleksi langsung dari nilai tauhid yang telah membumi menjadi nilai kebersamaan dan gotong royong dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk.

3. Sintesis: Kebangkitan Nasional sebagai Amal Kolektif

Dengan demikian, Kebangkitan Nasional 1908-1945 dapat dibaca bukan hanya sebagai peristiwa politik semata, melainkan sebagai sebuah amal kolektif yang digerakkan oleh dua kekuatan yang saling menopang: kesadaran ketuhanan (tauhid) yang menuntun pada penolakan terhadap segala bentuk penindasan, dan kesadaran kebersamaan (ukhuwah, gotong royong, ta'awun) yang menyatukan rakyat lintas suku, agama, dan golongan dalam satu tujuan bersama: kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Pola pikir inilah yang kemudian ikut mewarnai perumusan dasar negara dan sistem perekonomian nasional pasca-kemerdekaan.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

1. Sarekat Dagang Islam (SDI): Pelopor Perlawanan Ekonomi Berbasis Umat

Sarekat Dagang Islam didirikan oleh KH Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, awalnya sebagai kelanjutan dari kelompok ronda pengaman pedagang batik bernama Rekso Roemekso. SDI dibentuk secara khusus untuk menghimpun kekuatan ekonomi pedagang pribumi Muslim agar mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan asing yang saat itu mendapat perlakuan istimewa dari kolonial Belanda.

Dalam Kongres pertamanya di Solo tahun 1906, organisasi ini berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI) agar ruang geraknya tidak terbatas pada bidang ekonomi semata, tetapi juga merambah bidang sosial dan politik. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, SI kemudian tumbuh menjadi organisasi massa terbesar pada masanya, dengan basis kegiatan yang kuat di pasar-pasar tradisional—sehingga sekaligus menjadi kekuatan ekonomi maupun kekuatan mobilisasi politik rakyat.

Kontribusi terpenting SDI/SI bagi lahirnya ekonomi kerakyatan adalah gagasan bahwa kekuatan ekonomi rakyat harus dihimpun secara kolektif melalui organisasi, bukan dibiarkan berjuang sendiri-sendiri secara individual—sebuah prinsip yang kelak menjadi ruh dari gerakan koperasi di Indonesia.

2. Muhammadiyah: Ekonomi sebagai Sayap dari Dakwah dan Pemberdayaan Umat

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912 sebagai gerakan Islam modernis yang menekankan pemurnian akidah (tauhid) sekaligus pembaruan dalam bidang sosial-kemasyarakatan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah meyakini bahwa dakwah tidak cukup disampaikan lewat ceramah semata, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi umat.

Keyakinan ini melahirkan apa yang dikenal sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)—jaringan lembaga yang mencakup bidang pendidikan (sekolah dan universitas), kesehatan (klinik dan rumah sakit), serta ekonomi (koperasi, Baitut Tamwil, lembaga keuangan mikro syariah, hingga perbankan). Seluruh amal usaha ini dibangun di atas tradisi filantropi Islam—zakat, infak, sedekah, dan wakaf—yang dikelola secara modern dan berkelanjutan.

Model gerakan ekonomi Muhammadiyah menekankan kemandirian kelembagaan umat: bahwa umat Islam harus mampu membangun institusi ekonomi dan sosialnya sendiri sebagai wujud nyata dari ajaran Islam yang berkemajuan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada negara.

3. Nahdlatul Ulama (NU): Akar Ekonomi dari Nahdlatut Tujjar

Jauh sebelum NU secara resmi berdiri pada tahun 1926, para ulama pesantren di Jawa Timur telah lebih dulu menyadari pentingnya kemandirian ekonomi umat. Pada tahun 1918, KH Abdul Wahab Hasbullah, dengan restu KH Hasyim Asy'ari dan dukungan KH Bisri Syansuri, mendirikan Nahdlatut Tujjar ("Kebangkitan Para Pedagang")—sebuah perkumpulan dagang yang bertujuan mengoordinasikan kegiatan perdagangan dan pertanian di kalangan santri dan ulama, sekaligus menopang kegiatan sosial dan pendidikan pesantren.

Nahdlatut Tujjar lahir dari keprihatinan para kiai terhadap kemerosotan ekonomi rakyat pribumi Muslim yang saat itu semakin tertinggal dibandingkan kalangan non-pribumi yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah kolonial. Nahdlatut Tujjar inilah yang bersama dua organisasi lain, yakni Tashwirul Afkar (forum diskusi pemikiran) dan Nahdlatul Wathan (lembaga pendidikan), menjadi tiga pilar embrio yang kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama pada 1926.

Warisan Nahdlatut Tujjar tetap hidup dalam tubuh NU hingga saat ini, tercermin dari jejaring ekonomi berbasis pesantren, koperasi santri, dan gerakan pemberdayaan ekonomi umat (Nahdliyin) yang terus dikembangkan sebagai bagian dari misi kemandirian ekonomi umat.

4. Kontribusi Kolektif terhadap Ekonomi Kerakyatan

Ketiga organisasi ini—SDI/SI, Muhammadiyah, dan NU—meski berbeda dalam pendekatan dan corak gerakannya, memiliki satu benang merah yang sama: keyakinan bahwa kemandirian dan kekuatan ekonomi umat harus dibangun secara kolektif, melalui kelembagaan, dan dilandasi nilai-nilai keislaman seperti ta'awun, keadilan, dan antiriba. Prinsip-prinsip inilah yang secara historis ikut membentuk watak "ekonomi kerakyatan" Indonesia—sebuah sistem ekonomi yang menempatkan koperasi dan usaha bersama sebagai soko guru perekonomian, sebagaimana kelak dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dengan kata lain, jauh sebelum istilah "ekonomi kerakyatan" dirumuskan secara formal dalam konstitusi dan kebijakan negara, benih-benihnya telah lebih dulu ditanam dan dipraktikkan oleh organisasi-organisasi Islam ini melalui gerakan dagang, koperasi, dan filantropi umat sejak awal abad ke-20.