BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

 

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

1. Memahami kapitalisme

Kapitalisme berakar pada pemikiran Adam Smith dan liberalisme klasik. Ia memandang manusia sebagai homo economicus, makhluk rasional yang bertindak demi kepentingan dirinya. Dari asumsi itu lahir beberapa keyakinan:

Kepemilikan pribadi atas alat produksi adalah hak yang hampir mutlak.

Pasar bebas, lewat "tangan tak terlihat", akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien.

Negara sebaiknya campur tangan sesedikit mungkin.

Tujuan pelaku usaha adalah laba maksimum.

Kekuatannya ada pada efisiensi, inovasi, dan dorongan untuk berprestasi. Kelemahannya muncul ketika pasar dibiarkan tanpa nilai. Kesenjangan melebar, monopoli dan oligopoli terbentuk, buruh dan alam dieksploitasi, dan krisis keuangan berulang (misalnya 1929 dan 2008). Nilai moral dan agama dianggap urusan pribadi yang tidak boleh masuk ke ranah ekonomi.

2. Memahami sosialisme

Sosialisme, dalam bentuk ekstremnya komunisme, berakar pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Ia memandang sejarah sebagai pertentangan kelas dan menganggap kepemilikan pribadi atas alat produksi sebagai sumber penindasan. Karena itu:

Alat produksi dimiliki negara atau kolektif.

Produksi dan distribusi direncanakan secara terpusat.

Tujuan utamanya kesetaraan.

Kekuatannya ada pada perhatian terhadap kelompok lemah dan kesetaraan. Kelemahannya, insentif individu melemah, birokrasi membengkak, inovasi tersendat, dan kebebasan sipil sering terkekang. Dimensi spiritual manusia juga diabaikan.

3. Mengapa bukan sekadar "jalan tengah"

"Jalan tengah" (mixed economy) sering dipahami sebagai mencampur kadar pasar dan kadar negara, misalnya 60% pasar dan 40% negara. Pemahaman ini bermasalah karena tiga hal.

Pertama, ia masih memakai kerangka nilai yang sama, yaitu materialisme. Yang diubah hanya komposisinya, bukan cara memandang manusia dan tujuan ekonomi.

Kedua, ia tidak punya landasan filosofis sendiri. Ia lahir dari kompromi pragmatis, bukan dari pandangan hidup yang utuh.

Ketiga, ia tidak menjawab pertanyaan mendasar: untuk apa ekonomi ada, siapa manusia yang berekonomi, dan apa makna kepemilikan.

Perumpamaannya begini. Jalan tengah itu seperti mencampur teh dan kopi, hasilnya tetap minuman dengan cara pandang lama yang dikurangi takarannya. Sistem sendiri seperti resep baru yang bahan dasar, tujuan, dan cara memasaknya berbeda sejak awal.

4. Unsur-unsur yang membuatnya "sistem sendiri"

Sebuah sistem ekonomi disebut utuh bila punya lima unsur, dan semuanya ada dalam Ekonomi Pancasila-Islam:

Landasan filosofis. Tauhid dan Pancasila. Manusia dipandang sebagai hamba Tuhan, khalifah di bumi, dan makhluk sosial sekaligus.

Tujuan. Falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Norma dan etika. Halal-haram, adil, amanah, dan gotong royong.

Kelembagaan. Koperasi, BUMN, usaha swasta beretika, lembaga zakat dan wakaf, serta lembaga pengawas (hisbah).

Instrumen. Bagi hasil, zakat, pajak berkeadilan, kebijakan afirmatif, dan pembiayaan syariah.

5. Pancasila sebagai fondasi ekonomi, sila demi sila

Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ekonomi tidak bebas nilai. Mencari nafkah bernilai ibadah, dan cara memperoleh harta harus halal.

Sila 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pekerja dan konsumen dihormati sebagai manusia yang bermartabat, bukan sekadar faktor produksi.

Sila 3, Persatuan Indonesia. Melahirkan nasionalisme ekonomi, yaitu kemandirian dan pemerataan antardaerah.

Sila 4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Melahirkan demokrasi ekonomi. Contoh nyatanya rapat anggota koperasi.

Sila 5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan akhir, yaitu pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan.

6. Lima ciri Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto

Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral sekaligus.

Ada kehendak kuat ke arah pemerataan sosial.

Prioritas kebijakan adalah perekonomian nasional yang tangguh (nasionalisme ekonomi).

Koperasi menjadi soko guru dan bentuk konkret usaha bersama.

Ada keseimbangan antara perencanaan nasional dan desentralisasi pelaksanaan.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas di sini bukan berarti tidak pernah meminjam gagasan dari luar. Yang orisinal adalah cara menyusun tiga sumber berikut menjadi satu kesatuan.

1. Akar lokal Nusantara

Masyarakat Nusantara sudah lama mempraktikkan ekonomi berbasis kebersamaan jauh sebelum istilah "koperasi" dikenal. Contohnya lumbung desa, subak di Bali, mapalus di Minahasa, arisan, dan tradisi gotong royong. Nilai-nilai ini kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Bung Hatta merumuskan koperasi sebagai bangun usaha sesuai asas kekeluargaan, dan Bung Karno merumuskan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Rumusan konstitusionalnya ada pada Pasal 33 UUD 1945:

Ayat 1: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.

Ayat 2: cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Ayat 3: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat 4 (hasil amandemen): perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Nilai universal Islam

Islam menyumbangkan kerangka nilai yang berlaku lintas ruang dan waktu:

Tauhid. Semua sumber daya adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah yang mengelolanya.

Keadilan ('adl) dan ihsan. Adil dalam transaksi, berbuat lebih baik dalam hubungan sosial.

Maslahah dan maqashid syariah. Tujuan syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kegiatan ekonomi dinilai dari kontribusinya pada lima hal ini.

Larangan. Riba, gharar (ketidakjelasan berlebihan), maysir (spekulasi/judi), tadlis (penipuan), ihtikar (penimbunan), dan bisnis barang haram.

Instrumen distribusi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan qardhul hasan.

Prinsip anti-penumpukan kekayaan. QS. Al-Hasyr: 7 memuat makna bahwa harta jangan hanya beredar di kalangan orang kaya.

3. Konteks global

Sistem ini tidak hidup di ruang hampa. Indonesia terhubung dengan pasar global, rantai pasok internasional, keuangan digital, dan agenda dunia seperti SDGs dan ekonomi hijau. Karena itu sistem ini harus berdialog dengan perkembangan dunia. Yang dijaga adalah kerangka nilai dan kelembagaannya, sedangkan perangkat teknis seperti manajemen modern, teknologi, dan instrumen keuangan boleh dipelajari dari mana saja. Prinsipnya sejalan dengan ungkapan bahwa hikmah adalah barang hilang milik orang beriman.

4. Titik temu Pancasila dan Islam

Sintesis ini dimungkinkan karena kedua sumber punya nilai yang saling menguatkan:

Nilai ketuhanan dalam Sila 1 bertemu dengan tauhid.

Keadilan sosial dalam Sila 5 bertemu dengan 'adl dan qisth.

Musyawarah dalam Sila 4 bertemu dengan syura.

Kemanusiaan dalam Sila 2 bertemu dengan karamah insaniyah (kemuliaan manusia).

Gotong royong bertemu dengan ta'awun (tolong-menolong).

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam

1. Konsep dasar: kepemilikan sebagai amanah

Titik tolaknya, pemilik hakiki segala sesuatu adalah Allah (lihat makna QS. Al-Hadid: 7 tentang menafkahkan sebagian harta yang dititipkan). Manusia hanya memegang hak kelola dan hak manfaat. Ini membedakan sistem ini dari kapitalisme, yang memandang kepemilikan hampir absolut, dan dari sosialisme, yang memandang kepemilikan sepenuhnya milik negara.

2. Kepemilikan individu (milkiyyah fardiyyah)

Individu berhak atas hasil kerja, tanah, dan usahanya, dan hak ini dilindungi. Namun hak itu membawa kewajiban: menunaikan zakat, tidak menelantarkan aset, dan tidak merugikan orang lain (la dharar wa la dhirar). Wujudnya dalam perekonomian adalah UMKM, usaha keluarga, dan profesi mandiri.

3. Kepemilikan kolektif atau jamaah

Kepemilikan kolektif dimiliki dan dikelola bersama demi manfaat anggotanya. Contohnya koperasi, BUMDes, wakaf produktif, dan lumbung pangan komunitas. Dasarnya adalah asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1) dan konsep syirkah.

4. Kepemilikan negara atau umum

Negara menguasai cabang produksi penting dan hajat hidup orang banyak. Rujukan syariahnya hadis bahwa kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi). Secara analog, ini mencakup air bersih, listrik, migas, dan tambang.

Perlu dicatat, "dikuasai negara" tidak berarti negara harus memiliki dan menjalankan sendiri semuanya. Mahkamah Konstitusi menafsirkannya sebagai lima fungsi: menetapkan kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi.

5. Mengapa disebut sintesis

Ketiga tipe hidup berdampingan dan saling membatasi:

Kepemilikan individu dibatasi agar tidak menguasai sektor vital dan menindas pihak lain.

Kepemilikan negara dibatasi agar tidak mematikan inisiatif rakyat.

Kepemilikan kolektif dikuatkan sebagai penyeimbang di antara keduanya.

Dengan begitu tidak ada satu kutub pun yang mendominasi, dan semua kepemilikan dijalankan sebagai amanah dengan fungsi sosial.

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Perbandingan ini disusun dari lima sisi pandang, yaitu dasar filosofis, kepemilikan, peran negara, distribusi, dan kelemahan.

1. Kapitalisme

Dasar filosofis: individualisme dan liberalisme. Manusia adalah pencari laba yang rasional.

Kepemilikan: privat dominan dan hampir absolut.

Peran negara: minimal, hanya menjaga ketertiban dan hukum.

Distribusi: diserahkan pada mekanisme pasar.

Kelemahan: kesenjangan, monopoli, dan eksploitasi.

2. Sosialisme

Dasar filosofis: kolektivisme dan materialisme historis.

Kepemilikan: alat produksi dikuasai negara.

Peran negara: dominan sebagai perencana terpusat.

Distribusi: diatur negara demi kesetaraan.

Kelemahan: inisiatif individu lemah, inefisiensi, dan birokrasi berlebih.

3. Ekonomi Islam

Dasar filosofis: tauhid dan syariah. Manusia adalah hamba dan khalifah.

Kepemilikan: berlapis (individu, umum, negara) dan bersifat amanah.

Peran negara: regulator dan pengawas, termasuk lewat lembaga hisbah.

Distribusi: zakat, wakaf, waris, serta larangan riba.

Kelemahan potensial: tantangan penerapan kelembagaan dan penegakan di lapangan.

4. Ekonomi Pancasila

Dasar filosofis: Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Kepemilikan: individu, koperasi, dan negara.

Peran negara: menguasai cabang produksi vital dan menjamin keadilan.

Distribusi: pemerataan berbasis gotong royong.

Kelemahan potensial: rumusan ideal belum selalu terjabarkan menjadi operasional yang konkret.

5. Sistem Integratif Pancasila-Islam

Dasar filosofis: tauhid dan Pancasila sekaligus.

Kepemilikan: tiga tipe kepemilikan yang seluruhnya berfungsi sosial.

Peran negara: regulator, fasilitator, dan pelaku terbatas di sektor vital.

Distribusi: memadukan instrumen fiskal (pajak) dengan instrumen sosial-religius (zakat, wakaf).

Kelemahan potensial: butuh tata kelola yang bersih dan konsistensi kebijakan.

6. Ringkasan alur perbandingan

Bayangkan sebuah garis dari kiri ke kanan. Di ujung kiri, sosialisme menempatkan negara sebagai pusat. Di ujung kanan, kapitalisme menempatkan individu sebagai pusat. Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan sistem integratif tidak berada di titik tengah garis itu. Mereka berada di bidang yang berbeda, karena pusatnya adalah nilai ketuhanan dan keadilan, bukan siapa yang memegang kendali.

Catatan penting: dalam praktik, Indonesia menjalankan sistem campuran yang belum sepenuhnya mewujudkan cita-cita ini. Maka sistem ini dipahami sebagai arah normatif dan pedoman kebijakan.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam (Matriks Sintesis)

Alih-alih tabel, ciri-ciri ini dijelaskan satu per satu dengan menyebutkan asal nilainya (Pancasila dan Islam) serta wujud praktisnya.

1. Berlandaskan ketuhanan dan etika.

Bersumber dari Sila 1 dan tauhid. Wujud praktisnya sertifikasi halal, etika bisnis, dan larangan curang.

2. Menjunjung kemanusiaan dan keadilan.

Bersumber dari Sila 2 dan 5 serta konsep 'adl. Wujudnya upah layak, perlindungan konsumen dan pekerja, serta jaminan sosial.

3. Kepemilikan berfungsi sosial.

Bersumber dari Pasal 33 dan konsep kepemilikan sebagai amanah. Wujudnya zakat, pajak yang berkeadilan, dan wakaf produktif.

4. Mengutamakan kerja sama dan kekeluargaan.

Bersumber dari Sila 3 dan 4 serta ta'awun. Wujudnya koperasi, kemitraan usaha, dan gotong royong.

5. Keputusan melalui musyawarah.

Bersumber dari Sila 4 dan syura. Wujudnya rapat anggota koperasi dan dialog tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja).

6. Bebas riba, gharar, dan maysir.

Bersumber dari Sila 1 dan fiqh muamalah. Wujudnya sistem bagi hasil, perbankan dan keuangan syariah, serta larangan spekulasi berlebihan.

7. Negara sebagai penjamin keadilan.

Bersumber dari Pasal 33 dan konsep kepemimpinan yang amanah serta hisbah. Wujudnya regulasi, pengawasan pasar, dan kebijakan antimonopoli.

8. Berorientasi keberlanjutan.

Bersumber dari Pasal 33 ayat 4 dan prinsip mizan (keseimbangan) serta larangan fasad (kerusakan). Wujudnya ekonomi hijau, pengelolaan limbah, dan pelestarian sumber daya.

9. Bertujuan kesejahteraan lahir dan batin.

Bersumber dari Sila 5 dan konsep falah. Wujudnya pemerataan dan pengentasan kemiskinan yang disertai pembinaan moral dan spiritual.

Cara membaca "matriks sintesis"

Matriks ini pada dasarnya menjawab satu pertanyaan: setiap ciri sistem ini berasal dari mana dan diwujudkan bagaimana? Untuk hafalan ujian, Anda bisa memakai pola kalimat: "Ciri ke-X berasal dari sila/pasal ... dan konsep Islam ..., diwujudkan dalam ...".

Kesimpulan Bab 7

Ekonomi Pancasila-Islam adalah sistem sendiri karena punya landasan filosofis, tujuan, norma, kelembagaan, dan instrumen yang khas, bukan sekadar campuran kapitalisme dan sosialisme.

Orisinalitasnya bersumber dari tiga hal: akar lokal Nusantara, nilai universal Islam, dan keterbukaan terhadap konteks global.

Kepemilikan dipahami sebagai amanah dan terbagi menjadi individu, kolektif, dan negara yang saling menyeimbangkan.

Dibandingkan paradigma lain, sistem ini menempatkan nilai ketuhanan dan keadilan sebagai pusat, bukan siapa yang memegang kendali.

Sembilan ciri khasnya menunjukkan perpaduan Pancasila dan Islam yang konsisten.