BAB II LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Maqashid syariah menurut Imam Asy-Syatibi terdiri atas lima prinsip pokok (al-kulliyat al-khamsah): menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).

Kajian Masriani (2023) dalam Jurnal Ius Constituendum berjudul "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia" menyimpulkan bahwa Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai-nilai maqashid syariah, dan isi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip primer maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Susunan konsep maqashid Asy-Syatibi bersifat hierarkis, di mana setiap unsur pemeliharaan saling terkait — sejajar dengan sifat Pancasila sebagai kesatuan organis yang tersusun secara hierarkis piramidal, sebagaimana dirujuk dari pemikiran Notonagoro dalam bukunya Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975/1980).

Musolin (2020) dalam jurnal DIALOG, "The Virtues of Maqasid Al-Syari'ah in Pancasila as the State Philosophical Basis of the Indonesian Republic," memperkuat argumen ini secara lebih spesifik per sila: sila kemanusiaan relevan dengan keadilan universal ajaran Islam, dan sila persatuan bisa dipahami sebagai manifestasi hifz al-nasl dalam arti luas — menjaga keberlangsungan identitas kolektif bangsa, bukan sekadar nasab biologis.

Referensi:

Asy-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah.

Masriani, Y. T. (2023). "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia." Jurnal Ius Constituendum.

Musolin, M. (2020). "The Virtues of Maqasid Al-Syari'ah in Pancasila as the State Philosophical Basis of the Indonesian Republic." DIALOG, 43(1).

Notonagoro. (1975/1980). Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Toriquddin, M. (2014). "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." Jurnal Syariah dan Hukum.

B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

M. Umer Chapra, dalam pandangan hidup Islam yang mendasari strategi ekonominya, menegaskan bahwa Islam bertumpu pada tiga konsep fundamental: tauhid (keesaan Allah), khilafah, dan 'adalah (keadilan). Kajian yang membahas pemikiran Chapra menjelaskan bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu di muka bumi adalah milik Allah SWT, sedangkan status harta bagi manusia adalah amanah atau titipan — kepemilikan manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola sesuai ketentuan-Nya.

Kajian dari Journal of Economic and Islamic Research (2024) tentang kepemilikan dan tauhid menegaskan bahwa ajaran ketuhanan bahkan melarang manusia bunuh diri, karena pada dasarnya manusia tidak mempunyai hak memiliki secara mutlak walau atas dirinya sendiri — segalanya adalah kepunyaan Allah, selaras dengan ajaran kekhilafahan yang juga mencakup kepemilikan masyarakat, generasi mendatang, dan generasi sebelumnya.

Prinsip tauhid inilah yang menjadi dasar filosofis mengapa sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) memiliki titik temu ontologis dengan ekonomi Islam: keduanya menolak gagasan bahwa manusia atau negara adalah pemilik mutlak sumber daya.

Referensi:

Chapra, M. U. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi (terj. dari The Future of Economics: An Islamic Perspective). Jakarta: Gema Insani Press.

Jurnal kajian tentang konsep kepemilikan dan tauhid dalam Islamic in Transition: Muslim Perspectives. Journal of Economic and Islamic Research, 3(1), 2024.

Kajian "Asas dan Prinsip Ekonomi Islam" (ResearchGate, 2025) — pembahasan prinsip tauhid, khalifah, dan al-'adl.

C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Yusuf al-Qardhawi, dalam karyanya Fiqh az-Zakah dan Fiqh Ekonomi Islam (edisi terjemahan Indonesia terbit oleh Zikrul Hakim, 2006, dan Robbani Press), menegaskan bahwa Islam bersikap pertengahan (wasathiyyah): tidak membenarkan kebebasan mutlak seperti kapitalisme, namun juga tidak sejalan dengan sistem sentralistik sosialisme di mana negara menjadi produsen, distributor, dan perantara tunggal.

Nurhawa, dalam skripsinya tentang pemikiran Muhammad Abdul Mannan (IAIN Parepare), mengutip pandangan bahwa keadilan dalam Islam bukan prinsip nomor dua melainkan akar prinsip — diterapkan pada seluruh ajaran Islam, baik akidah, syariat, maupun etika. Keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi-spiritual yang dimilikinya, antara individu dengan masyarakat, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

Kajian terbaru di Indonesia Economic Journal (2026) tentang keadilan distributif menyebutkan bahwa prinsip 'adl memberi landasan normatif bagi distribusi kekayaan yang adil, sedangkan wasathiyah menawarkan keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial — sejalan dengan sila kedua Pancasila yang menuntut "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Referensi:

Qardhawi, Y. (2006). Fiqh Ekonomi Islam. Jakarta: Zikrul Hakim.

Qardhawi, Y. (2017). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Robbani Press.

Nurhawa. Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan. Skripsi, IAIN Parepare.

Kajian "Keadilan Distributif dalam Filsafat Ekonomi Islam: Prinsip 'Adl dan Wasathiyah". Indonesia Economic Journal, 2026.

D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Ukhuwwah (persaudaraan) menurut As'ari dalam Al Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora (2025) adalah kesetaraan antarmanusia yang melampaui batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, dan keturunan; ukhuwah secara hierarkis mencari saling pengertian dan membangun kerja sama duniawi seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalifahan.

Dalam konteks ekonomi Islam, Muhammad Abdul Mannan memperkenalkan konsep "persaudaraan" sebagai prinsip bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh bersifat anti-sosial — kesejahteraan bersama harus diutamakan, sehingga segala praktik yang merusak tatanan dan merugikan pihak lain harus ditiadakan.

Iryani dan Tersta (2019) dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi menyebut ukhuwwah islamiyyah sebagai modal dasar untuk menguatkan Islam di muka bumi; memperhatikan ukhuwwah berarti membantu menegakkan syariat Islam di zaman sekarang. Ini paralel dengan sila persatuan Indonesia yang menuntut solidaritas sosial lintas suku, agama, dan golongan sebagai dasar pemersatu bangsa.

Referensi:

As'ari. (2025). "Konsep Ukhuwah Islamiyah dalam Al-Qur'an." Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 5(1).

Iryani, E., & Tersta, F. W. (2019). "Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Studi Literatur." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(2).

Ulwan, Abdullah Nashih. (1985). Persaudaraan Islam. Jakarta: Al-Ishlahy Press.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam — pembahasan konsep persaudaraan Mannan dan "Islamic Man" Monzer Kahf.

E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Syura (musyawarah) memiliki dasar tekstual kuat: QS. Asy-Syura ayat 38 menempatkan musyawarah sejajar dengan pilar penting lain seperti salat dan zakat, dan QS. Ali 'Imran ayat 159 memerintahkan pemimpin bermusyawarah dalam pengambilan keputusan.

Kajian "Pentingnya Perwujudan Sila Keempat dan Kelima dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menurut Pandangan Islam" (Jurnal Edu Aksara, 2025) menyimpulkan bahwa sila keempat yang menekankan musyawarah sejalan dengan konsep syura dalam Islam — melalui musyawarah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan diberi ruang luas, mencerminkan nilai demokrasi dan inklusivitas.

Dalam ranah ekonomi, syura diterapkan sebagai mekanisme kolektif yang mendorong partisipasi, keadilan, komitmen moral, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan — misalnya dalam musyawarah penentuan kebijakan zakat, bagi hasil, atau tata kelola koperasi syariah, sebagaimana dibahas dalam kajian integrasi syura pada manajemen kontemporer (2026). Taufiq Muhammad Asy-Syawi dalam karyanya Fiqhusy Syura wal Istisyarat (terj. Djamaludin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997) menjadi salah satu rujukan klasik penting tentang fikih syura ini.

Referensi:

Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. (1997). Fiqhusy Syura wal Istisyarat (terj. Djamaludin). Jakarta: Gema Insani Press.

"Pentingnya Perwujudan Sila Keempat dan Kelima dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menurut Pandangan Islam." (2025). Jurnal Edu Aksara.

"Integrasi Konsep Syura dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pendidikan Islam." (2026). JHESM.

Abbas, Ahmad Sudirman & Sukardja, Ahmad. Demokrasi dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Kajian di Jurnal An-Nuqud (IUQI Bogor) menjelaskan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) — sistem ini tidak sekadar mekanisme ekonomi teknis, tapi juga membawa dimensi moral dan sosial dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta. Tujuan utamanya adalah mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengalihan sebagian kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan.

Kajian rekonstruksi filosofis tentang distribusi ekonomi Islam berbasis maqashid al-shari'ah (2026) mengidentifikasi tiga pilar filosofis pembentuk paradigma distribusi Islam: teori kepemilikan amanah yang menolak hak mutlak individu dan menetapkan tanggung jawab sosial intrinsik; keadilan distributif multi-dimensi yang bersifat preventif, korektif, dan partisipatif; serta solidaritas sosial terlembagakan yang menempatkan negara sebagai penjamin aktif — misalnya lewat regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia.

Ini sejalan langsung dengan sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" — keduanya menghendaki bahwa kesejahteraan bukan hanya hasil pertumbuhan ekonomi agregat, melainkan hasil dari mekanisme redistribusi yang disengaja dan melembaga.

Referensi:

Qardhawi, Y. Fiqh az-Zakah.

"Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal An-Nuqud, IUQI Bogor.

"Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah." (2026). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas.

Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.