BAB I HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

1. Manusia bukan objek, melainkan subjek yang berkehendak

Baik Pancasila maupun Islam menolak reduksionisme yang memperlakukan manusia semata sebagai faktor produksi (seperti tanah, modal, tenaga kerja). Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek moral yang berkehendak bebas (free will), yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan ekonominya, bukan sekadar unit yang bereaksi pasif terhadap insentif pasar.

2. Perspektif Islam: Manusia sebagai 'Abd dan Khalifah

Dalam ekonomi Islam, manusia memiliki dwifungsi:

Sebagai 'abd (hamba Allah) — seluruh aktivitasnya, termasuk ekonomi, bernilai ibadah jika dilakukan sesuai syariat.

Sebagai khalifah (wakil Allah di bumi) — bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kemaslahatan bersama.

Konsep ekonomi Islam menurut definisi yang dirujuk dari Sadeq & Ghazali (1992) menyebutkan bahwa ekonomi Islam bertujuan mengkaji dan mewujudkan kesejahteraan manusia (al-falāh) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi — bukan kompetisi individualistik semata. Ini menegaskan bahwa manusia dalam ekonomi Islam adalah subjek kolaboratif, bukan aktor yang bersaing secara zero-sum.

3. Perspektif Pancasila: Manusia Individu Sekaligus Makhluk Sosial

Dalam kerangka Mubyarto, manusia Indonesia dipandang sebagai makhluk yang memiliki hak individu (kebebasan berusaha, kepemilikan) namun terikat pada tanggung jawab sosial — tercermin dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jiwa Pasal 33 UUD 1945. Menurut penjelasan Bung Hatta, istilah "kekeluargaan" — yang idenya diambil dari filosofi Taman Siswa — membayangkan semua pelaku ekonomi sebagai orang-orang bersaudara, sekeluarga, sehingga seharusnya tidak ada lagi eksploitasi manusia atas manusia. Ini menunjukkan bahwa "subjek ekonomi" dalam Pancasila bukan individu yang berdiri sendiri, melainkan individu yang terikat relasi persaudaraan kolektif.

4. Titik Temu dan Titik Beda

Aspek

Islam

Pancasila

Basis teologis

Tauhid — manusia sebagai hamba & khalifah Allah

Sila 1 — Ketuhanan YME sebagai landasan moral

Motif tertinggi

Falah (kebahagiaan dunia-akhirat)

Kemakmuran bersama berasas kekeluargaan

Sifat relasi ekonomi

Kooperasi & ukhuwwah

Gotong royong & kekeluargaan

Sumber otoritas nilai

Al-Qur'an dan Sunnah

Pancasila dan UUD 1945

Referensi:

Sadeq, A. H. M., & Ghazali, A. (Eds.). (1992). Readings in Islamic Economic Thought. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.

Farida, U. J. (2015). "Memahami Konsep Al-Falāh Melalui Upaya Penguatan Ketahanan Pangan dalam WIEF." Journal of Islamic Economics Lariba.

Mubyarto. (1988). Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Berdikarionline / Merdika.id — dokumentasi penjelasan Bung Hatta tentang asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.

B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

1. Homo Economicus: Akar Historis dan Kritiknya

Homo economicus lahir dari tradisi ekonomi klasik (Adam Smith) dan diperkuat John Stuart Mill dalam On the Definition of Political Economy and On the Method of Investigation Proper to It, yang menjadikan homo economicus sebagai model dasar dalam ekonomi politik. Model ini dicirikan oleh: (1) self-interest sebagai motif utama perilaku ekonomi, (2) rasionalitas sebagai basis maksimalisasi utilitas, dan (3) tujuan akhir berupa kesejahteraan material.

Kritik terhadap model ini muncul dari berbagai arah. Dari sisi ekonomi perilaku (behavioral economics), Antonides dalam Psychology in Economics and Business membantah asumsi rasionalitas sempurna, menunjukkan bahwa manusia sering melakukan kesalahan seperti vivid observation (memberi bobot berlebihan pada pengalaman emosional kecil) dan overconfidence. Dari sisi filsafat ekonomi, Peter Fleming dalam bukunya The Death of Homo Economicus bahkan berpendapat bahwa konsekuensi dari paham ini justru membuat manusia tidak bahagia dan teralienasi dari kesadaran dirinya sendiri.

2. Homo Islamicus: Lahir dari Ketidakpuasan terhadap Homo Economicus

Homo islamicus dirumuskan sarjana ekonomi Islam kontemporer sebagai agen ekonomi ideal yang mampu menghayati nilai, prinsip, dan moralitas Islam ketika menentukan pilihan ekonomi — menjadikannya pembeda penting dari homo economicus konvensional. Konsep ini lahir dari ketidakpuasan ekonom Muslim terhadap homo economicus sebagai model dasar perilaku ekonomi manusia.

Namun demikian, tinjauan sistematis Sholihin, Sugiyanto, dan Susamto (2022) di jurnal Islamic Economic Studies mengingatkan bahwa homo islamicus tetap perlu dikritisi — ia sering diposisikan sebagai figur ideal tanpa pijakan empiris yang memadai, sehingga sebagian sarjana (lihat kajian UGM tentang "Demistifikasi Homo Islamicus") menyarankan agar konsep ini dipahami sebagai produk transformasi moral, bukan asumsi dasar yang dianggap taken-for-granted.

Monzer Kahf menawarkan istilah alternatif "Islamic Man" dengan dua karakter utama:

Segala sesuatu mutlak milik Allah; manusia hanya bertugas sebagai khalifah-Nya.

Allah adalah Tuhan Yang Esa (konsep tauhid); segala hukum-Nya wajib ditaati.

Studi Moral Homo Islamicus di Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2022) menegaskan bahwa gagasan homo islamicus menginternalisasi porsi moral dan rasional secara proporsional, berorientasi pada kemaslahatan umum yang diimbangi kepentingan kebutuhan pokok individu (daruriat nafsh) dan dipandu moral agama.

3. Manusia Pancasila: Rasional namun Terikat Kekeluargaan

Berbeda dari kedua model di atas, Manusia Pancasila menurut kerangka Mubyarto tidak dibangun dari premis filsafat individualisme Barat (baik liberal maupun sosialis), tetapi dari nilai budaya kolektif Indonesia. Lima prinsip dasar sistem ekonomi nasional yang dirumuskan Mubyarto meliputi: pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas kemanusiaan, penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dijiwai nasionalisme, koperasi sebagai saka guru perekonomian, dan keseimbangan perencanaan nasional dengan desentralisasi pelaksanaan demi keadilan sosial.

4. Sintesis Integratif: Tabel Perbandingan Tiga Model

Dimensi

Homo Economicus

Homo Islamicus

Manusia Pancasila

Motif dasar

Self-interest murni

Falah (dunia-akhirat)

Kesejahteraan bersama

Basis rasionalitas

Maksimalisasi utilitas pribadi

Rasionalitas dibatasi syariat

Rasional, dibingkai kekeluargaan

Orientasi sosial

Individualistik

Ukhuwwah & ta'awun

Gotong royong

Sumber otoritas

Preferensi pribadi bebas nilai

Al-Qur'an & Sunnah

Pancasila & UUD 1945

Kritik utama

Alienasi, mengabaikan moral

Sering idealistik, kurang empiris

Dinilai terlalu normatif, sulit diukur

Sintesis: ketiganya bisa dipertemukan pada satu premis bersama — rasionalitas ekonomi tidak ditolak, tetapi harus dibatasi oleh nilai transenden (Islam) dan nilai kolektif-kultural (Pancasila), bukan dibiarkan bebas nilai sebagaimana homo economicus murni.

Referensi:

Mill, John Stuart. On the Definition of Political Economy and on the Method of Investigation Proper to It.

Antonides, G. Psychology in Economics and Business.

Fleming, P. The Death of Homo Economicus.

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2022). "A Systematic Review on Homo Islamicus: Classification and Critique." Islamic Economic Studies.

Studi UGM, "Demistifikasi Homo Islamicus: Kritik terhadap Teori Agensi Ekonomi Islam."

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (2022). "Moral Homo Islamicus (Islamic Man) dalam Konteks Ekonomi Islam Modern."

Museum UGM (2021). "Prof. Mubyarto dan Gagasan Ekonomi Pancasila."

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggungjawab Bersama

1. Makna Tekstual dan Tafsir Khalifah fil Ardh

QS. Al-Baqarah ayat 30 menjadi rujukan utama: Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Ia hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, ayat ini turun sebagai penjelasan atas keputusan Allah menempatkan manusia sebagai khalifah setelah keberadaan makhluk sebelumnya yang menyebabkan kerusakan. Para malaikat sempat mempertanyakan kebijakan ini, namun Allah menegaskan bahwa Ia mengetahui hal yang tidak diketahui malaikat — manusia diberi keistimewaan berupa akal, ilmu, dan kehendak bebas.

Secara filosofis, kajian dari IAIN Kerinci tentang dakwah ekologis menjelaskan bahwa kekhalifahan manusia memiliki tiga dimensi: ontologis (penetapan ilahi atas status manusia), epistemologis (pemberian ilmu dan akal sebagai perangkat menjalankan amanah), dan aksiologis (tanggung jawab moral terhadap alam).

2. Implikasi Ekonomi dari Konsep Khalifah

Karena manusia ditunjuk sebagai wakil dan pengelola Tuhan di muka bumi, ia wajib mengelola alam dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan syariat, bukan sesuka hati. Implikasinya:

Sumber daya alam bukan milik pribadi mutlak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Eksploitasi berlebihan (israf) dan kerusakan (fasad) dilarang.

Prinsip keseimbangan (mizan) menjadi rambu dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

3. Warga Negara Pancasila: Amanah Konstitusional

Secara paralel, konsep warga negara dalam Pancasila menempatkan setiap individu sebagai pemegang hak sekaligus kewajiban terhadap negara dan sesama. Ini termanifestasi dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menurut penjelasan Bung Hatta menghendaki agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat — bukan untuk kepentingan penguasaan pribadi atau korporasi tertentu. Bung Hatta menegaskan bahwa "dikuasai oleh negara" tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha atau pemilik langsung layaknya tuan tanah, melainkan negara berperan sebagai pemegang mandat rakyat untuk mengatur pemanfaatannya secara adil.

4. Titik Temu Filosofis

Baik konsep khalifah maupun warga negara Pancasila menempatkan manusia bukan sebagai pemilik mutlak (owner), melainkan sebagai pengelola amanah (trustee/steward) — kepada Allah dalam Islam, dan kepada bangsa/generasi mendatang dalam Pancasila. Keduanya menuntut pertanggungjawaban kolektif atas pengelolaan sumber daya, bukan sekadar hak eksploitasi individual.

Referensi:

Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, tafsir QS. Al-Baqarah: 30.

Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati.

Jurnal Dakwah IAIN Kerinci. "Dakwah Ekologis Khalifah: Telaah Al-Baqarah Ayat 30."

Historia.id & Berdikarionline — dokumentasi pidato dan penjelasan Bung Hatta tentang Pasal 33 UUD 1945.

Republik Indonesia. UUD 1945, Pasal 33.

D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

1. Dalam Ekonomi Islam: Kepemilikan Amanah

Prinsip dasar ekonomi Islam menegaskan bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah; kepemilikan manusia bersifat relatif dan berstatus amanah. Karena itu, meskipun kepemilikan pribadi diakui secara sah (misalnya hasil usaha, warisan, atau jual beli), ia dibarengi kewajiban sosial yang mengikat, seperti zakat, infak, dan wakaf, yang berfungsi mendistribusikan kembali sebagian kekayaan kepada masyarakat.

Konsep maslahah (kemaslahatan bersama) dan falah (kebahagiaan dunia-akhirat) menjadi kerangka penyeimbang: ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kebutuhan hidup manusia secara seimbang — antara fisik-mental, material-spiritual, individu-sosial, masa kini-masa depan, dan akhirnya keseimbangan dunia-akhirat yang menjamin falah. Falah sendiri mencakup dimensi duniawi (kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, kekuatan dan kehormatan) dan dimensi akhirat (kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan ilmu yang bebas dari kebodohan).

2. Dalam Ekonomi Pancasila: Triple-Co dan Demokrasi Ekonomi

Sri-Edi Swasono mengembangkan gagasan Triple-Co (Coexistence, Cooperation, Co-Determination) sebagai kerangka bagaimana negara, swasta, dan koperasi harus hidup berdampingan secara proporsional dalam struktur ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (hasil amandemen) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Diskusi kontemporer (Republika, 2026) menegaskan bahwa gagasan awal Pasal 33 UUD 1945 tidak menempatkan negara dan pasar sebagai dua pilihan yang saling berlawanan — pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Bung Hatta, justru menempatkan peran negara dan mekanisme pasar secara proporsional, dengan tiga pelaku konstitusional: BUMN (negara), swasta, dan koperasi.

3. Dimensi Ilahi sebagai Fondasi Bersama

Pada kedua sistem, dimensi ilahi menjadi lapisan tertinggi yang menaungi keseimbangan individu-kolektif:

Dalam Islam, melalui tauhid — kesadaran bahwa segala kepemilikan bersifat sementara dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Dalam Pancasila, melalui sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) — yang menjadi sila "pemayung" bagi keempat sila lainnya menurut struktur hierarkis-piramidal ala Notonagoro.

Referensi:

P3EI UII Yogyakarta & Bank Indonesia. (2013). Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Farida, U. J. (2015), tentang konsep al-falāh berdasarkan Misanam, Anto, & Suseno (2008).

Swasono, Sri-Edi. (1987). Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press.

Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 33 (hasil amandemen keempat).

Republika.co.id (2026). "Pasal 33 UUD 1945 Dinilai Tekankan Keseimbangan Peran Negara, Swasta, dan Koperasi."

Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

1. Sila Pertama sebagai Sumber Nilai Tertinggi

Dalam struktur Pancasila yang bersifat hierarkis-piramidal (Notonagoro), sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang menjiwai dan meliputi keempat sila lainnya. Artinya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial semuanya harus tunduk pada nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber moralitas tertinggi.

2. Tauhid sebagai Worldview Ekonomi Islam

M. Umer Chapra menegaskan bahwa pandangan hidup Islam (Islamic worldview) yang mendasari seluruh strategi ekonominya berpijak pada tiga konsep fundamental: tauhid (keesaan Allah), khilafah, dan 'adalah (keadilan). Tauhid di sini bukan sekadar keyakinan teologis privat, melainkan kerangka epistemologis yang menentukan cara pandang terhadap kepemilikan, distribusi, dan tujuan akhir aktivitas ekonomi.

3. Jembatan Ontologis: Kesamaan dan Perbedaan

Kesamaan ontologis: baik Pancasila maupun Islam menolak sekularisme ekonomi — pandangan yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai moral-spiritual. Chapra secara eksplisit mengkritik sistem ekonomi konvensional yang menurutnya mengalami kerancuan struktural karena berakar pada konflik tujuan yang bersumber dari moral dan agama masa lalu, serta pandangan dunia yang tercerabut akibat sekularisme.

Perbedaan bentuk: Pancasila bersifat pluralistis-inklusif (mengakomodasi keyakinan pada Tuhan dalam berbagai agama di Indonesia), sedangkan Islam bersifat spesifik-teologis (tauhid dalam pengertian akidah Islam yang eksklusif). Namun pada level ontologis — yaitu keyakinan bahwa realitas ekonomi bersumber dan bertanggung jawab pada Yang Maha Esa — keduanya bertemu pada satu titik yang sama: ekonomi bukanlah wilayah otonom yang bebas nilai, melainkan tunduk pada tatanan transenden yang menjadi rujukan moral tertinggi.

Kajian sinergi maqashid syariah dengan Pancasila (Masriani, 2023) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa isi dan muatan Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan prinsip primer maqashid syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan — termasuk dalam ranah ekonomi.

Referensi:

Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Chapra, M. U. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.

Masriani, Y. T. (2023). "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai Falsafah Negara Indonesia." Jurnal Ius Constituendum.

Kajian Semantic Scholar, "Pendekatan Sistem Ekonomi Islam, Nilai-Nilai Dasar."